Gerindra: Suap PAW Tak Terjadi Jika Semua Taat Asas Proporsional Terbuka
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad menilai, suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan berakar pada sistem pemilu yang telah disepakati dalam UU Pemilu yaitu, proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Menurut Kamrussamad, jika konsisten terhadap sistem tersebut, maka tidak akan ada suap untuk mempengaruhi pergantian anggota dewan.
"Kalau kita konsisten dengan itu, maka saya yakin dan percaya, kita tidak memiliki penafsiran, kita tidak mengakomodasi yang lahir dari sebuah sengketa di luar mekanisme kepemiluan Bawaslu dan MK," ujar Kamrussamad dalam rapat kerja bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP di DPR, Jakarta, Selasa (14/1).
Politikus Gerindra itu bilang, jika ada tafsir di luar asas proporsional terbuka itu, maka muncul peluang terjadinya suap untuk mempengaruhi anggota dewan yang terpilih. Kamrussamad berharap, semua pihak komitmen terhadap proporsional terbuka itu dalam rangka revisi UU Pemilu.
Dia mengapresiasi keputusan pleno KPU yang menolak permintaan PDI Perjuangan yang ingin mengganti Riezky Aprilia dengan Harun Masiku, tersangka penyuap Wahyu. Sebab, dalam sengketa pemilu, menurut Kamrussamad, tidak ada pengadilan umum atau fatwa.
"Kita tidak mengenal pengadilan umum dalam sengketa Pemilu, apalagi fatwa. Karena itu saya hargai keputusan pleno KPU yang konsisten berpegang teguh terhadap keputusan pleno KPU sebelumnya dengan menetapkan sistem suara terbanyak sebagai anggota DPR terpilih," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera meminta kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP laporan analisa terhadap masalah suap terhadap Wahyu. Laporan tersebut untuk ke depannya tidak kembali terjadi suap di penyelenggara Pemilu
"Usul saya kita minta laporan tertulis ada analisa kasus mas Wahyu kenapa ini bisa lolos," kata Mardani.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sinyal Pertemuan Prabowo - Megawati Semakin Kuat, Waketum Gerindra Ungkap Pesan Ini
Sinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca SelengkapnyaKlaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaKinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gerindra Pede Kesaksian Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres Bongkar Fitnah Kecurangan Prabowo-Gibran
Gerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaGerindra Doakan Perjuangan PPP untuk Bertahan di Parlemen Melalui MK Membuahkan Hasil Positif
Untuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaGerindra Soal Peluang PPP Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran: Mudah-mudahan
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono kumpul bareng koalisi pendukung Prabowo-Gibran saat halalbihalal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu Nyatakan Prabowo Langgar Undang-Undang Saat Kampanye di Bengkulu
Bawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.
Baca Selengkapnya