Gerindra sebut banyak yang tak jelas dan sinkron di revisi UU KPK

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyatakan kebingungannya dengan alasan di balik revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, pasal per pasal tak ada satupun yang menjelaskan maksud dan tujuan kenapa undang-undang di KPK harus diubah.

"Kalau revisi itu memperlemah atau memperkuat itu harus jelas tujuannya. Hari ini menurut Gerindra, target revisi itu karena ada beberapa persoalan yang tidak sinkron. Hari ini arah pemberantasan korupsi itu mau kemana? kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/10).

Ketua DPP Partai Gerindra ini juga bingung dalam pasal 5 yang akan direvisi dalam UU KPK mengatur masa berlaku KPK hanya berumur 12 tahun. Diketahui, dalam pasal tersebut, tidak dijelaskan maksud dan tujuan mengatur umur KPK.

"Ada wacana KPK dibatasi 12 tahun. Pertanyaannya parameternya apa?" katanya.

Desmond juga heran dalam revisi tersebut nantinya akan mengatur penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus seizin dari Ketua Pengadilan Negeri (PN). "Penyadapan katanya melanggar HAM. Dasarnya apa?" ujarnya.

Oleh sebab itu, dia berujar hal inilah yang membuat Fraksi Gerindra untuk mengambil sikap, apakah menyetujui atau menolak UU KPK direvisi.

"Misal ada masyarakat sipil yang mengatakan, ini pelemahan. Kadang-kadang bagi Gerindra berpikir apa yang dilemahkan. Programnya aja nggak jelas kok. Dasarnya juga nggak jelas," katanya.

"Bagi Gerindra, kapan pimpinan KPK punya indeks kapan korupsi ini turun. Agar kita tau ada progres pimpinan KPK ini berhasil apa nggak?" tuntasnya.