Gerindra: Jangan paksa Jokowi jadi \'kambing hitam\' teroris Solo

Merdeka.com - Pilkada putaran kedua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta tersisa 17 hari lagi. Namun, nuansa politis terus sudah memanas. Berbagai isu-isu pun digelontorkan, termasuk isu SARA.

Pendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli diminta lebih cerdas dan tidak membabi buta dengan menyalahkan Wali Kota Solo, Joko Widodo atau Jokowi terkait aksi terorisme di Solo.

"Pendukung Foke harusnya lebih pintar, cerdas untuk mencari cara memenangkan Pilkada. Kalau mau memojokkan Jokowi, tidak dengan seperti itu. Ini memaksakan diri dengan mencari kambing hitam dan Jokowi jadi sasaran," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Jakarta, Senin (3/9).

Hal ini terlihat dari berbagai pernyataan bahwa terorisme di Solo adalah tanggung jawab Wali Kota Solo, yakni Jokowi.

"Saya kira, ada kecenderungan kejadian di Solo jadi tanggung jawab wali kota. Padahal Kapolri telah menyatakan bahwa kejadian di Solo adalah terorisme. Artinya, terorisme telah menjadi problem nasional. Apalagi Presiden SBY sudah mengatakan bahwa intelijen dan Polri lemah. Itu maksudnya tanggung jawab negara, tanggung jawab presiden," jelas anggota Komisi I DPR RI itu.

Muzani kembali menegaskan, masalah teror adalah keamanan di setiap wilayah merupakan tanggung jawab kepolisian. Maka dari itu, dirinya minta agar terorisme tidak dipaksakan untuk dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta.

"Bukan jadi ranah wali kota atau pemerintah daerah menangani terorisme. Harus dibedakan antara fungsi pemerintah daerah dan Kepolisian sebagai penjaga ketertiban masyarakat. Garisnya jelas. Itu yang tak dipahami pendukung Foke," kata Muzani.

"Ada kesan dikait-kaitkan terorisme dengan pilgub Jakarta. Ada kesan Jokowi disalah-salahkan. Ada kesan memaksakan bahwa terorisme adalah tanggung jawab Jokowi," lanjutnya.

Sekjen Partai Gerindra ini menambahkan, pendukung Foke sengaja membuat citra negatif kepada masyarakat bahwa Jokowi gagal memimpin Solo.