Merdeka.com - Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman memberikan catatan kritis kepada Pemerintahan Jokowi terkait penegakan hukum, HAM, terorisme dan pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang paling disoroti olehnya adalah azas persamaan hukum bagi masyarakat.

Habiburokhman mencontohkan kasus perkara ujaran kebencian yang menjerat Asma Dewi dan perlakuan penegak hukum terhadap kasus penistaan agama yang melibatkan politikus Partai NasDem, Viktor Laiskodat.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi koalisi bicara tentang Pembahasan Materi Debat Pertama HAM, Terorisme, Korupsi dan Hukum bertema 'Kalo Bersih Kenapa Risih' di Media Center Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya 35, Selasa (8/1).

"Ibu Asma Dewi ini ada konpres terkait dengan saracen kemudian dibilang sejumlah uang transfer dengan saracen pada akhirnya divonis yang seolah dipaksakan. Sisi lain kasus Viktor Laiskodat sampai sekarang tidak ada progresnya," ujarnya.

"Apakah benar hukum itu hanya tajam kepada orang yang mengkritik kekuasaan dan tumpul kepada orang yang baik dengan kekuasaan," ucap Habiburokhman.

Bukan cuma itu, dirinya kembali mengingatkan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hingga kini belum terungkap. Faktor tersebut juga mempengaruhi indeks persepsi korupsi di era Jokowi yang cenderung tak ada peningkatan.

Gerindra juga menyoroti masalah radikalisme dan terorisme yang tak kunjung hilang di Indonesia. Menurut Habiburokhman hal tersebut semakin membuat rezim ini mendapat penilaian buruk dari masyarakat.

"Jadi pada persoalan tersebut, hukum, HAM, Tipikor dan Terorisme rapotnya Pak Jokowi menurut saya merah. Membahas persoalan yang rapornya merah pasti akan menjadi beban moral bagi beliau. Petahana dalam kampanye itu tidak hanya berhadapan dengan lawan politiknya tetapi juga dengan kinerjanya sendiri. Jadi wajar kalau kubu sebelah agak gelagapan di bidang yang ini," pungkas Habiburokhman.

Diskusi juga dihadiri Politisi Partai Demokrat Benny Kabur Harman, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil, dan Politisi Partai Berkarya Vasco Rusmeiny.