Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK tengah mengkaji rencana penghapusan dana bantuan sosial (Bansos). Namun, kritikan dan penolakan langsung datang dari elite Partai Gerindra.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai dana Bansos digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang tidak terjangkau program pemerintah.

Wakil ketua Komisi II DPR itu memberi saran agar dana Bansos tak diselewengkan. Dia menyarankan agar pengajuan anggaran dana Bansos harus lebih rinci dan pengawasan penggunaan dana Bansos harus diawasi secara ketat.

"Agar meminimalisir penyalahgunaan anggaran dana Bansos," demikian seperti dikutip dari akun Facebook Partai Gerindra, Kamis (25/12).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, penghapusan dana Bansos merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi positif wacana tersebut. Namun, JK menjelaskan dana Bansos yang dihapus, terbatas.

Bansos yang lebih banyak disalurkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mendesak, lanjut JK, akan dihapus secara bertahap lantaran dinilai menjadi konsumsi politik.

"Itu dihapus terbatas. Untuk yang penting saja, seperti rumah ibadah tetap ada. Bansos yang katakanlah untuk kebutuhan yang tidak urgent ya memang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik," jelas JK di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).