Gelar pilkada serentak, KPU butuh dana Rp 1,1 triliun
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR. Rapat membahas persiapan KPU melaksanakan pilkada serentak yang direncanakan digelar tahun ini.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengutarakan, demi mempersiapkan pilkada serentak, KPU mengajukan anggaran Rp 1,1 triliun untuk biaya operasional.
"Demi mempersiapkan pilkada serentak, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun," kata Husni saat menyampaikan paparannya ke Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1).
Selain mengajukan anggaran, Husni juga menyampaikan saran dari KPU agar Kepala Daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2016 bersedia mengikuti Pilkada serentak di 2015.
"Kami telah membahas dan kemudian merumuskan alangkah baiknya antara daerah-daerah yang kepala daerahnya berakhir jabatan di 2015 dan 2016 untuk digabung di pemilihan 2015," katanya.
Lebih lanjut, Husni berharap, seterusnya kepala daerah yang masa jabatannya habis di 2017 dan 2018 untuk bersedia meletakkan jabatannya dan bersedia menggelar Pilkada di tahun 2016.
Selain itu, Husni juga menyoroti tentang KPU daerah yang sulit mengajukan anggaran ke DPRD untuk mengadakan Pilkada. Serta, dia juga mendesak Komisi II untuk memberikan kejelasan tentang siapa yang akan mengatur anggaran pilkada.
"Kalau di pilkada dua periode lalu ada rincian anggaran. Sekarang ini tidak ada yang mengatur tentang anggaran. Yang mengatur KPU atau Mendagri? Mohon Komisi II dapat menjelaskan ini," ujarnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaHari Ini, KPK Gelar Adu Gagasan Antikorupsi ke Capres Cawapres
Format PAKU Integritas tidak seperti forum debat ala KPU (Komisi Pemilihan Umum)
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Ajak Perwakilan Asing Lihat Langsung Pemungutan dan Perhitugan Suara Pemilu
Para peserta akan diajak KPU RI melihat langsung pemungutan dan penghitungan suara.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 Dinilai Berjalan Kondusif, Tak Sepanas 2019
Meskipun, sempat ada aksi massa beberapa hari di depan Gedung KPU
Baca SelengkapnyaSebut Putusan DKPP ke KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran, Airlangga: Tetap Optimis Menang 1 Putaran
Ketua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKPU RI Gelar Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Hari Ini
Sebanyak 62.217 orang yang akan mengikuti PSU di Kuala Lumpur hari ini.
Baca SelengkapnyaKPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta 2024, Cek Jadwal dan Syarat Berikut Ini
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Rilis Laporan Awal Dana Kampanye: Prabowo-Gibran Paling Banyak, Ini Rinciannya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan laporan dana awal kampanye capres dan cawapres Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya