Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gedung baru DPR persekongkolan pemerintah dan DPR rampok duit rakyat

Gedung baru DPR persekongkolan pemerintah dan DPR rampok duit rakyat Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menaruh curiga ada kesepakatan jahat yang dilakukan antara Pemerintah dan DPR untuk merampok uang rakyat. Hal ini salah satunya terkait dengan rencana DPR membangun gedung baru yang ternyata sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Termasuk dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tarif dasar listrik dan gas. Uchok menyatakan, dalam hal ini DPR hanya diam saja tidak bersuara.

"Tidak ada kritik sama sekali meskipun langkah-langkah itu tidak pro rakyat. Lihat saja betapa DPR diam saja ketika harga BBM, listrik dan gas dinaikkan. Mereka sama sekali tidak menyuarakan penderitaan rakyat akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat kebijakan pemerintah ini," ujar Uchok di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/4).

Apalagi saat ini muncul gagasan pembangunan gedung baru, yang kata Ketua DPR Setya Novanto sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Dia juga menduga 'hadiah' berupa gedung baru bagi DPR dari pemerintah bukanlah yang terakhir. Akan ada hadiah-hadiah lainnya dari pemerintah ke DPR walaupun harus mengorbankan duit rakyat.

"Saya rasa pembangunan gedung baru ini hanya salah satu contoh saja adanya deal-deal bagi-bagi kue antara DPR dan Pemerintah. Akan banyak lagi persetujuan yang akan diberikan pemerintah ke DPR sebagai balasan atas sikap DPR ke depan yang akan membiarkan saja terus langkah-langkah pemerintah yang tidak pro rakyat," paparnya.

Dia juga menyatakan, keheranannya dengan sikap Jokowi yang selalu terkesan cuci tangan jika kebijakannya menuai kritik tajam dari masyarakat. Menurut dia, bantahan-bantahan Jokowi hanyalah pepesan kosong belaka.

"Apa bedanya kasus uang muka mobil, pembangunan gedung dan Budi Gunawan? Ketika rakyat menolak, Jokowi selalu saja buang badan, berlagak tidak tahu. Betapa lucunya Jokowi," tukasnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).

Baca Selengkapnya
Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR

Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR

KPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya