Galaknya politisi PDIP pada Luhut Pandjaitan gara-gara reklamasi
Merdeka.com - Di bawah kendali Luhut Pandjaitan, Kementerian Koordinator Kemaritiman memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Pulau G di Pantai Utara, Jakarta. Reklamasi Pulau G sempat dihentikan di era Rizal Ramli karena dinilai banyak melanggar aturan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) bahkan sempat berseteru dengan Rizal karena penghentian proyek reklamasi itu. Namun di tengah hiruk pikuk itu, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencopot Rizal Ramli digantikan oleh Luhut.
Kini Luhut meyakini bahwa proyek di pulau G itu sudah layak untuk dilanjutkan. Bahkan menurut dia, semua aturan telah dipenuhi oleh pengembang dalam hal ini PT Agung Podomoro Land.
"Semua sampai sekarang sudah beres, amdal sudah. Ada beberapa surat yang harus mereka selesaikan. Saya kira selesai dalam beberapa waktu ke depan," kata Luhut di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).
Luhut mengatakan, syarat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Amdal juga telah dipenuhi pengembang.
"Semua persyaratan yang diminta Kementerian LHK kepada pengembang untuk dipenuhi itu mereka penuhi sesuai jadwal waktu yang ada," terangnya.
Keputusan pemerintah melanjutkan proyek reklamasi pulau G rupanya bikin panas salah satu politisi PDIP di DPR, Ono Surono. Bahkan, anggota Komisi V DPR ini tak segan menyebut pemerintah lebih mementingkan pengusaha ketimbang rakyat kecil.
Menurutnya, proses hukum yang diajukan nelayan soal reklamasi belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Karena pemerintah provinsi DKI Jakarta masih mengajukan banding ke tingkat dua di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara pemerintah telah melanjutkan proyek ini.
"Pemerintah harusnya hormati hukum yang ada di negara ini. Saya melihat pemerintah yang sudah buat wacana reklamasi dijalankan ini adalah bentuk intervensi terhadap proses hukum karena sekarang ini belum inkracht karena ada proses banding," kata Ono di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).
Ono juga mengecam keputusan tersebut. Dia menilai, pemerintah kurang cermat dalam melihat kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang ditimbulkan dari proyek reklamasi. Menurut dia, pemerintah hanya untungkan pengusaha ketimbang pikirkan nasib rakyat kecil, dalam hal ini nelayan.
"Amdal yang dilakukan seyogyanya untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk menguntungkan pengusaha. Kita ketahui bahwa jika reklamasi teluk Jakarta dilakukan maka akan terjadi nelayan yang kehilangan pekerjaannya," ujar Ono.
"Amdal yang selama ini menjadi dasar kan. Dari awal saya sampaikan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan di mana amdalnya harus amdal pusat karena DKI masuk kawasan strategis nasional," jelasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Surya Paloh Akhirnya 'Turun Gunung' Langsung Kampanye di Lombok: Jaga Aturan Main, Agar Pemilu Damai
Karena, kata Paloh, dalam politik musuh yang selama ini wajib diingat bukan sesama kader, bukan pula partai politik lain.
Baca SelengkapnyaLuhut Nilai Gibran Buktikan Paham Materi Debat Cawapres dan Tantangan Indonesia ke Depan
Luhut yakin bahwa Gibran, sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, akan menjadi pemimpin yang membawa visi keberlanjutan.
Baca SelengkapnyaAirlangga Tegaskan Komitmen Golkar Lanjutkan Program Jokowi, Termasuk Proyek Tanggul Raksasa
Partai Golkar menegaskan komitmennya melanjutkan kinerja dan program pemerintah Joko Widodo, termasuk merealisasikan proyek Tanggul Laut Raksasa di Pantura.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Buka-bukaan KPU Sulsel, Strategi Hadapi Gugatan PHPU NasDem dan PPP
Selain dari partai politik (parpol), juga ada gugatan perseorangan dari caleg.
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaPSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaDeretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024
Sejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca Selengkapnya