Merdeka.com - Politikus Nusron Wahid angkat bicara terkait surat pemecatan DPP Partai Golkar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nusron menghargai pemecatannya oleh Golkar akibat mendukung Jokowi - JK di pilpres lalu. Namun dia menilai keputusan itu jauh dari prinsip pengelolaan partai yang menjunjung prinsip demokrasi.

"Sebagai kader partai yang konsisten membela dan mengawal suara rakyat, kami ora opo-opo (tidak masalah) dengan adanya surat DPP Partai Golkar ke KPU. Kendati kami menganggap proses pemecatan tersebut masih cacat hukum dan bermasalah secara prosedur kepartaian dan penciptaan iklim yang kondusif, demokratis sistem kepartaian kita," kata Nusron, di Jakarta, Selasa (19/8).

Lebih lanjut, Nusron menegaskan, sejak awal dirinya yakin bahwa pilihan dan dukungannya terhadap Jokowi-JK adalah benar-benar sesuai dengan semboyan Partai Golkar, Suara Golkar, Suara Rakyat. Hal itu, kata dia, terbukti pasangan Jokowi-JK menang karena mendapatkan dukungan suara rakyat.

"Kami sadar bahwa setiap perjuangan pasti ada konsekuensi dan risiko yang kami ambil, termasuk dipecat dan kehilangan jabatan (pengurus DPP Golkar dan terancam kehilangan kursi DPR)," tuturnya.

Oleh karena itu, Nusron menegaskan bila dirinya tidak akan tinggal diam guna mengawal dan mengamankan mandat suara rakyat yang diamanahkan kepadanya. Ketua Umum GP Ansor ini secara tegas akan melakukan proses hukum selanjutnya.

"Ini bukan masalah ketakutan kehilangan jabatan. Tapi masalah marwah mandat rakyat yang diabaikan. Sebab kami dipilih langsung oleh rakyat," tegasnya.

Tak lupa, tambah dia, kini suara rakyat tersebut di dalam Partai Golkar sudah ditelikung dan disabotase oleh suara elite. Sehingga tidak ada lagi suara Golkar suara rakyat.

"Tapi suara Golkar, suara elite, bahkan suara segelintir pengurus," sindirnya.