Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gagal ke DPR, Nurul Arifin coba rebut wali kota kandang PKS

Gagal ke DPR, Nurul Arifin coba rebut wali kota kandang PKS Nurul Arifin. ©kapanlagi.com

Merdeka.com - Pada 2015, Depok akan menggelar pemilihan kepala daerah untuk memilih wali kota baru. Masa tugas Nur Mahmudi Ismail akan berakhir tahun depan.

Akan digelarnya Pilkada Depok tahun depan mengundang berbagai politikus untuk ikut bertarung. Termasuk politikus Partai Golkar Nurul Qomaril Arifin atau Nurul Arifin.

"Saya siap jika memang itu sudah merupakan satu keputusan partai," kata Nurul Arifin ketika diminta tanggapannya atas kesediaannya untuk maju dalam bursa wali kota Depok, seperti dikutip dari Antara, Selasa (26/8) kemarin.

Dia mengakui memang ada usulan dan permintaan dari beberapa kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat Kota Depok agar maju di Pilkada Depok tahun depan. Namun, katanya, dirinya belum memutuskan. Sebab, yang memiliki otoritas untuk mengajukan calon wali kota adalah partai.

"Jadi, tunggu saja partai akan mengajukan siapa nantinya. Tetapi, saya siap jika memang itu sudah merupakan satu keputusan partai," katanya.

Pada 2011 yang lalu Nurul juga menyatakan lebih tertarik memilih jadi wali kota Depok dibandingkan menjadi Gubernur Jawa Barat. Mantan aktris remaja era 1980-an ini, tidak tertarik mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Anggota DPR RI ini mengaku dirinya malah lebih tertarik maju sebagai calon Wali Kota Depok.

"Nggak saya nggak ingin (maju sebagai calon Gubernur Jabar). Mungkin kalau pun saya mau paling jadi Wali Kota Depok," ujarnya saat itu.

Niat Nurul maju sebagai calon wali kota Depok sepertinya sedikit mulus. Apalagi dia tak lagi menjadi anggota DPR setelah gagal kembali melaju ke Senayan pada Pileg 2014. Sepertinya Pilkada Depok menjadi pertarungan politik Nurul berikutnya.

Nurul mengakui banyak kader partainya yang juga ingin maju di pilwalkot itu. "Iya banyak yang mau maju. Banyak yang mau maju. Lihat saja respon masyarakat," kata Nurul.

Nurul mengungkap alasan mengapa berniat maju jadi wali kota Depok. Dia menyatakan, bupati atau wali kota justru pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lapisan bawah.

"Karena Bupati dan wali kota itulah yang memiliki wilayah kekuasaan. Gubernur sifatnya hanya koordinator dan wakil pemerintah pusat. Jadi tingkat keberhasilannya bisa langsung terlihat jika di kota atau kabupaten," kata Nurul.

Nurul menilai, keberadaan Depok sangat penting bagi Jakarta. "Oleh karena itu penting bagi warga Depok untuk menjadi bagian dari kemajuan DKI," imbuhnya yang juga warga Depok ini.

Namun untuk menjadi wali kota Depok tidaklah mudah. Depok sempat menjadi basis massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terbukti Nur Mahmudi dua kali memenangkan Pilkada Depok.

Untuk tahun ini, peta politik berubah. Depok kini telah dikuasai PDIP. Hasil Pileg 2014, perolehan PDIP melejit dan bisa menguasai 11 kursi DPRD, kemudian disusul Gerindra 9 kursi, PAN 6 kursi, Demokrat 5 kursi, Golkar 5 kuris, PPP 4 kursi, Hanura 2 kursi, dan PKB serta NasDem 1 kursi.

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Tak Sanggup Alami Intimidasi, PPK Tapos Ramai-Ramai Mengundurkan Diri saat Rekapitulasi Suara

Tak Sanggup Alami Intimidasi, PPK Tapos Ramai-Ramai Mengundurkan Diri saat Rekapitulasi Suara

Kisruh rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Depok berdampak pada petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa

KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa

KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.

Baca Selengkapnya
Rekapitulasi Penghitungan Suara di Depok Disetop Sementara, Ada Apa?

Rekapitulasi Penghitungan Suara di Depok Disetop Sementara, Ada Apa?

Ketua KPUD tidak menjabarkan soal penyebab penundaan proses rekapitulasi suara di kecamatan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam

Baca Selengkapnya