Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fraksi PPP Khawatir New Normal Picu Pengurangan Tenaga Kerja Hingga PHK

Fraksi PPP Khawatir New Normal Picu Pengurangan Tenaga Kerja Hingga PHK Buruh pabrik rokok. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi alias Awiek khawatir new normal akan memicu pengurangan tenaga kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Pihaknya meminta pemerintah menjamin kekhawatiran tersebut tidak terjadi kepada para tenaga kerja.

"New normal ada pembatasan orang dalam beraktivitas sebagai konsekuensi jaga jarak, maka dikhawatirkan akan terjadi pengurangan tenaga pekerja yang berimbas pada PHK. Karena itu negara harus hadir melindungi pekerja dan jangan sampai PHK meluas," kata Awiek di Jakarta, Selasa (2/6).

Awiek menyebut, PPP menawarkan solusi untuk mencegah masifnya PHK adalah menerapkan sistem shift-shift atau pengaturan jam kerja bergilir.

"Pembatasan orang dalam bekerja sebagai konsekuensi jaga jarak, maka perlu alternatif lain seperti membuat jam operasional diperpanjang dan pekerja bergiliran sehingga PHK bisa diminimalisasi," terangnya.

Selain itu, PPP juga mengimbau pemerintah untuk melakukan simulasi sebelum new normal diterapkan. "Agar pemerintah melakukan simulasi dan sosialisasi yang massif kepada masyarakat terkait new normal agar terbiasa. Selain itu, pemenuhan infrastruktur, fasilitas kesehatan serta kecukupan tenaga medis harus mendapat perhatian khusus," ucapnya.

Awiek menyebut kondisi setiap daerah tidak sama. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus benar-benar memperhatikan aspek tenaga kerja termasuk di daerah terpencil. "Mengingat kondisi setiap daerah tidak sama," tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya

Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya

Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi

Pengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi

Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.

Baca Selengkapnya
FOTO: Hati-Hati Penipuan Pajak SPT Tahunan, Begini Modusnya yang Harus Diwaspadai

FOTO: Hati-Hati Penipuan Pajak SPT Tahunan, Begini Modusnya yang Harus Diwaspadai

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat berhati-hati saat menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP.

Baca Selengkapnya
Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru

Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru

Aturan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya