Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi Bendahara Fraksi Habib Aboe Bakar Alhabsyi menerima Paguyuban Masyarakat Betawi pada Jumat (19/6). Kedatangan mereka untuk menyampaikan dukungan kepada Fraksi PKS DPR untuk menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Forum ini terdiri dari sejumlah elemen organisasi antara lain Majelis Adat Betawi, Gentari (Generasi Cinta Negeri), FAHMI TAMAMI (Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Mushola Indonesia), GMJ (Gerakan Masyarakat Jakarta), FKOMBI Jaya (Forum Komunikasi Mubaligh Betawi Jaya), Wasiat Ulama, Jajaka Nusantara dan FMMBI yang dipimpin oleh Kiai Fakhrurrozi Ishaq dan Kiai M Nasir AS.

Jazuli mengatakan sikap dari Paguyuban Masyarakat Betawi sama dengan seluruh Ormas Islam. Mulai dari MUI, NU, Muhammadiyah hingga tokoh-tokoh bangsa, intelektual, akademisi, purnawirawan TNI/Polri dan lain-lain yang juga memiliki kesamaan pandangan dalam melihat RUU HIP ini.

"Perhatian yang luas terhadap RUU HIP ini membuktikan besarnya tanggung jawab bersama bangsa ini dalam menjaga Pancasila sebagai filosofi negara, norma dasar, sumber hukum tertinggi dan titik temu persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu izinkan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi," kata Jazuli dalam siaran persnya.

Pada kesempatan tersebut, Paguyuban Masyarakat Betawi menyampaikan secara resmi sikapnya yang menolak RUU HIP dan meminta kepada DPR RI untuk membatalkan RUU tersebut.

Empat poin yang menjadi inti pernyataan sikapnya, yaitu RUU HIP disusupi anasir komunisme karena tidak mau mencantumkan TAP MPRS XXV/1966, RUU HIP diinfiltrasi paham sekularistik bahkan ateistik karena melemahkan Pancasila terutama sila kesatu; RUU HIP memancing perdebatan ideologis yang bisa menimbulkan perpecahan karena memunculkan kembali konsepsi Trisila dan Ekasila; RUU HIP merendahkan kedudukan Pancasila dengan mengaturnya pada level UU. Hal ini dinilai membuka ruang politisasi Pancasila.

Jazuli menyatakan akan meneruskan kepada pimpinan DPR agar RUU HIP dibatalkan saja melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sikap itu juga telah disampaikan secara lisan oleh Anggota Fraksi PKS melalui interupsi dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Kamis (18/6) kemarin.

"Fraksi PKS akan berupaya maksimal agar DPR membatalkan RUU HIP ini. Terlebih lagi usul pembatalan ini telah disampaikan secara resmi oleh ormas-ormas Islam dan publik secara luas. Karena esensinya DPR ini adalah wakil rakyat, apa yang menjadi kehendak rakyat itu yang harus didengar dan dilaksanakan," pungkas Jazuli.

PDIP dan PKS saling silang suara mengenai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (18/6).

Hal itu dimulai saat anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan pandangan mengenai RUU HIP. Aboe menilai, DPR sebaiknya mendengar suara penolakan masyarakat untuk tidak melanjutkan pembahasan.

"Perguliran aspirasi RUU HIP telah kita lihat, pak Azis (Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin), mendapat reaksi sangat luas sekali. Publik dan kelompok masyarakat menyuarakan penolakan dengan lantang," ujar Aboe dalam rapat paripurna.

Aboe menyinggung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa pemerintah meminta pembahasan RUU ini supaya ditunda.

"Saya bangga dan saya bahagia. Tentunya kita harus bijak menyikapi ini," ucapnya.

Karena itu, PKS mengusulkan RUU HIP sebaiknya dibatalkan. Aboe mengingatkan, agar DPR mendengar suara penolakan masyarakat terhadap RUU ini.

"Alangkah lebih baik batalkan saja RUU ini. Kita sampaikan publik rancangan ini akan didrop. Tentu akan membuat masyarakat adem tenang nyaman dan aman," kata Aboe.