Merdeka.com - Koalisi Indonesia Hebat di DPR menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Mereka juga telah menunjuk pimpinan DPR sementara karena tak percaya dengan pimpinan DPR saat ini.

Namun demikian, Koalisi Jokowi ini tak mampu menjelaskan apa dasar hukumnya menunjuk pimpinan DPR sementara. Padahal, Presiden Jokowi sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR terpilih.

"Dasar hukumnya ya mosi tidak percaya," kata Wasekjen PKB Daniel Johan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).

Johan mengatakan, mosi tidak percaya dilakukan untuk mengembalikan asas demokrasi di DPR. Karena selama ini, pihaknya merasa aspirasinya tidak pernah diakomodir. Dasarnya, kubunya tak diberikan jatah pimpinan sedikitpun oleh Koalisi Merah Putih.

"Intinya kami tidak percaya sekarang. Kami tidak diberikan posisi dalam 16 AKD," tegas Johan.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU MD3 yang baru. Isi Perppu itu, berupa pemilihan pembagian pimpinan DPR dilakukan secara proporsional seperti periode lalu.

"Kami ingin meminta presiden keluarkan Perppu untuk membatalkan UU MD3 yang sekarang dan dikembalikan ke UU sebelumnya yang menyebut pimpinan DPR ditentukan oleh hasil pileg," pungkasnya.