Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Syarif Abdullah Alkadrie menyayangkan kerja-kerja anggota DPR yang melampaui kewenangannya dan mementingkan kepentingan kelompok. Salah satunya mengenai pengajuan dana aspirasi anggota DPR atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pilihan (UP2DP).

‎"Ya juga ada efek dari itu (dana aspirasi) juga. Ya itulah bagaimana kita sulit, hasil legislasi yang lebih baik. Harusnya kita tidak berpikir kepentingan kelompok golongan," kata Syarif di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).

‎Syarif menjelaskan, salah satu contoh yang paling nyata ialah sikap mayoritas fraksi di DPR yang memperjuangkan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun per tahun. Selain NasDem, PDIP dan Hanura, sebanyak tujuh fraksi lainnya mendukung pengadaan dana aspirasi.

"Itu yang kita inginkan, karena DPR itu tugasnya kan legislasi. Ke depan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Sekarang di baleg (badan legislasi) udah terjadi harmonisasi kok," ucapnya.

Seperti diketahui, DPR mengajukan usulan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut akan dicairkan melalui dana alokasi khusus pemerintah daerah per daerah pemilihan. Tiap anggota akan mendapatkan Rp 20 miliar.

Dari sepuluh fraksi yang ada di DPR, hanya tiga fraksi yang menolak usulan tersebut. PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Hanura menolak karena usulan tersebut rentan disalahgunakan dan tak sesuai dengan Undang Undang MD3.