Merdeka.com - Hal tak lazim muncul dalam sidang sengketa Pilkada serentak 9 Desember 2015 di Mahkamah Konstitusi (MK) sore ini. Persoalan skandal seks pemenang Pilkada yang beredar di media massa daerah dan media sosial, Vonnie Anneke Panambunan diadukan penggugat Pilkada Minahasa Utara ke MK.

Padahal kewenangan MK seharusnya hanya sebatas penanganan perselisihan hasil Pilkada. Hal ini diadukan pasangan calon bupati Minahasa Utara, Sompie Singal dan Peggy Mekel melalui kuasa hukum mereka, Romeo Tumbel.

Romeo mengangkat gambar-gambar asusila yang dimuat di media terkait pasangan calon nomor urut 2 Vonnie menjadi delik perkara di MK.

"Ada gambar-gambar asusila yang dimuat media," kata Romeo dalam sidang perselisihan Pilkada serentak di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (8/1).

Dalam permohonannya, ia menuding foto-foto skandal seks tersebut menunjukkan pasangan calon nomor urut 2 tidak memiliki legitimasi moral sebagai pemimpin Minahasa Utara.

"Syarat dalam pasal 7 Undang-undang Pilkada poin satu disebutkan persyaratan calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela telah dilanggar pasangan calon nomor urut 2 atau Vonnie Anneke Panambunan," lanjut dia.

Merespon hal ini, Hakim Ketua Panel Arief Hidayat mempertanyakan hubungan adanya gambar-gambar asusila di media tersebut dengan perselisihan hasil Pilkada di MK.

"Urusannya apa dengan kita? Ya bolehlah terserah. Masa pelanggaran asusila. Ya kita lihatlah," kata Arief pada kesempatan yang sama pada kesempatan yang sama.