Merdeka.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti komitmen DPR dalam meningkatkan kinerja di periode 2019-2024. Salah satunya terkait dengan tingkat kehadiran anggota DPR saat sidang.

Peneliti senior Formappi M Djadijono mengatakan, di masa sidang I 2019-2020, memang tingkat kehadiran anggota lebih baik dari periode sebelumnya. Tapi masih ada saja wakil rakyat yang mangkir dari sidang. Dia juga menyoroti semangat dan komitmen kerja segenap anggota yang baru dilantik.

"Meski tampak banyak yang berkomitmen meningkatkan kinerja, tapi kita lihat kehadiran dalam rapat paripurna tidak signifikan meski lebih baik. Sifat bolos, mangkir dari sidang masih melekat juga pada yang baru, padahal baru dilantik," kata Djadijono, di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12).

Menurut dia, sebagai langkah awal, masa sidang I harusnya menjadi momen anggota DPR menunjukkan komitmen dalam bekerja. Namun faktanya, kata dia, saat sidang I banyak anggota baru yang mangkir

"Kalau rapat paripurna untuk ambil keputusan suara terbanyak berdasarkan anggota, ini tentu mencederai demokrasi," ujar dia.

Dalam catatan Formappi, satu-satunya sidang paripurna yang dihadiri oleh 575 anggota DPR yakni sidang paripurna pelantikan mereka pada 1 Oktober silam. Setelah itu, sidang paripurna pengambilan sumpah pimpinan DPR, yang terjadi pada hari sama, sudah banyak yang bolos.

"1 Oktober memang 100 persen. Tapi 1 Oktober jam berikutnya, ketika menyaksikan pengambilan sumpah pimpinan DPR kehadiran mereka cuma 49,57 persen," ungkapnya.

Terakhir, sidang paripurna ke-5 penutupan masa sidang, lanjut dia, separuh anggota DPR tidak hadir. "Bahkan penutupan yang hadir tidak mencapai 575. Hanya 357. Padahal ini penutupan masa sidang. (Persentase kehadiran) 62,09 persen," tandasnya.

PR Anggota DPR Baru

Djadijono mengatakan, anggota DPR baru bakal menghadapi tugas berat dalam lima tahun mendatang. Hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor.

Djadijono mengungkapkan, hal pertama yang bakal memberatkan kerja wakil rakyat tak lain karena 'utang' yang ditinggal oleh DPR periode sebelumnya. Salah satunya di bagian tugas legislasi DPR.

"Tugas pokok fungsi yang begitu banyak. Kenapa banyak? Karena sejak DPR periode 2014-2019 itu juga sudah meninggali utang, berupa legislasi yang banyak belum tuntas," kata dia.

Selanjutnya dari sisi pelaksanaan tugas pengawasan. Menurut dia, masih banyak yang belum ditindaklanjuti.

"Soal fungsi pengawasan, banyak yang belum yang ditindaklanjuti bahkan laporan akhirnya pun ada yang tidak jelas. Seperti Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) itu laporan akhirnya itu kurang jelas," ungkapnya.

Selain utang, tugas DPR periode lima tahun ke depan juga dibebani dengan persepsi masyarakat yang buruk terhadap lembaga tersebut.

"Di samping berat karena ditinggali utang-utang yang masih banyak dari DPR periode sebelumnya juga ditengarai oleh jeleknya persepsi masyarakat terhadap DPR," urai dia.

"Menurut beberapa lembaga survei, rata-rata tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR rendah sekali. Kurang dari 50 persen. Artinya rakyat, pihak yang diwakili merasa tidak terwakili," tandasnya.