Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengapresiasi ide Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, yang akan memberikan dana sebesar Rp 1 triliun kepada partai politik. Namun, politikus PKS ini menyarankan Tjahjo menjelaskan dulu mekaniseme kucuran dana APBN tersebut, bukan langsung menyebutkan nominal.

"Idenya bagus. Tapi saya enggak mau Mendagri pagi-pagi nyebut angka (Rp 1 triliun), enggak bagus itu. Seharusnya pagi-pagi gini kita bicara konsep mateng dulu deh, mari kita diskusi dan debat konsep dasar," kata Fahri di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (9/3).

Fahri melanjutkan, sebagai pimpinan DPR akan membantu jika rencana itu akan dibuatkan sebagai UU baru di legislatif. Karena menurutnya, dengan adanya aturan dana parpol tersebut, maka bisa menjelaskan aliran dana kampanye kepada partai nanti.

"Saya mau membantu, saya mau di depan karena kita harus mengatur itu, supaya jelas pengaturanya. Sebab uang masuk dari mana, pengaturan masuk rekening, rekening diaudit negara," lanjut dia.

Menurut Fahri, apabila pemerintah resmi memberikan dana kepada parpol, maka aliran dana wajib disetop. Pemerintah diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tegas.

"Tapi jika ditemukan ada pembiayaan partai dari pihak luar rekening yang diberikan pemerintah, itu boleh partainya dibubarkan," tandasnya.