Fahri Minta Jokowi Keluarkan Perppu Perlindungan Data Pribadi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu terkait perlindungan data pribadi. Alasannya, kata dia, masalah pencurian data pribadi di Indonesia sudah semakin masif.
"Sebenarnya kalau yang darurat begini saya minta Presiden bikin Perppu saja. Karena pencurian data warga negara ini sudah masif," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7).
Fahri mengatakan, saat ini sudah banyak data penduduk Indonesia yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga membuat masyarakat tidak nyaman karena sering dihubungi pihak-pihak yang tak dikenal.
"Bahkan kadang-kadang saya suruh staf saya beli sim card baru, begitu sim card nya keluar, langsung keluar itu kampanyenya iklannya. Artinya kita bobol, jadi seluruh warga negara ini datanya sudah dipegang orang," ungkapnya.
"Itu Perppu saja bikin segera bikin Perppu perlindungan data pribadi supaya jangan terus berkembang dan dijadikan bisnis besar unicorn-unicorn ini. Ini unicorn-unicorn ini kerjaannya mencuri data," sambungnya.
Terkait Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bekerja sama dengan pihak swasta dan membuka data penduduk, Fahri juga mengingatkan untuk tetap melindungi data penduduk. Serta terus menyelesaikan proyek e-KTP.
"Pokoknya Kemendagri beginilah, segera itu selesaikan e-KTP dan segera bikin protokol perlindungan kpd data penduduk, ini KTP-nya enggak jadi-jadi, jangan-jangan itu memang lagi diobjekin orang. Saya curiga nih e-KTP lama banget. Ya ini kan sudah lebih dari 10 tahun, masa sih engga selesai-selesai," ucapnya.
Untuk diketahui, Perppu baru bisa di keluarkan pemerintah jika sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, undang-undang tersebut akan dibahas jika DPR sudah menerima usulan draf undang-undang dari pemerintah.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bilang Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Anies: Jangan Berlindung Dalam Kerahasiaan Ketika Tak Bisa Jelaskan
Menurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca SelengkapnyaJokowi Bela Prabowo soal Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Ganjar: Ada di Website Kemenko Polhukam
Ganjar menyebut, dirinya hanya membutuhkan jawaban.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Kecewa Debat Pilpres Menyerang Personal, Perlu Diformat Lebih Baik
Saling serang dalam debat tidak masalah, tetapi yang diserang adalah kebijakannya.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaMenjaga Privasi di Internet, Makin Jadi Tuntutan
Menjadi penting bagi masyarakat yang ingin menjaga privasinya.
Baca Selengkapnya