Fahri Hamzah sebut Setnov boleh lakukan lebih kotor dari minta saham

Merdeka.com - Dukungan terhadap Ketua DPR Setya Novanto masih mengalir dari koleganya sesama pimpinan lembaga legislatif. Di saat Setya Novanto dikecam dan dicibir karena dinilai melakukan tindakan tidak terpuji yakni meminta saham dengan mengatasnamakan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah masih setia membelanya.

Fahri mengatakan, Setya Novanto diperbolehkan melakukan hal yang lebih kotor dari sekadar meminta saham kepada PT Freeport Indonesia. Sepanjang itu tidak membawa jabatan sebagai pimpinan DPR. "Lebih kotor dari itu pun boleh karena itu pribadi," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Fahri terus membela Setya Novanto dengan menyerang balik Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin karena merekam pembicaraan dengan Setya Novanto. Secara hukum, merekam pembicaraan secara ilegal bisa dipidana.

"Kalau dalam undang ITE adalah jelas, kalau merekam pembicaraan secara ilegal itu melanggar hukum. Hukumannya 10 tahun, dendanya Rp 800 juta," pungkasnya.

Politikus PKS ini juga merasa heran dengan tuduhan Setya Novanto meminta jatah saham 20 persen. Menurut Fahri, mustahil Setnov meminta saham sebesar itu dan meminta jatah 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, Papua pada PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Satu persen dari saham Freeport itu nilainya bisa mencapai miliaran dolar, bukan uang yang kecil Pak. Republik Indonesia 40 satu tahun baru dapat 9 persen, kok tiba-tiba datang duduk ngobrol di cafe bisa membuat saham kita nambah 20 persen? Darimana gitu?" ungkapnya.

Dia juga tidak percaya koleganya di KMP itu meminta saham Freeport. Apalagi Setnov tidak menunjukkan tanda-tanda ngotot meminta saham. "Percakapan itu terjadi 5 bulan yang lalu dan dalam 5 bulan itu tidak ada pertemuan dan percakapan apapun. Kalau Anda betul-betul mau cari saham atau mau cari untung, kenapa tidak agresif tiap hari telepon. Tiap hari ketemu, minta tiap hari, tidak ada," jelasnya.

Fahri juga heran jika ada yang menyebut Setnov memanfaatkan kekuasaan untuk membantu Freeport mendapatkan perpanjangan kontrak. Menurutnya, hal itu tidak mungkin mengingat masa jabatan Setnov tidak memungkinkan memberi jaminan kepada Freeport.

"Anda tahu tidak jarak antara percakapan Pak Novanto itu dengan perpanjangan Freeport itu enam tahun. Masa jabatan Pak Novanto tinggal empat tahun. Mungkinkah menjaminkan sesuatu yang baru terjadi dua tahun setelah dirinya tidak lagi menjabat?" katanya heran.