Fahri Hamzah sebut dana parpol naik 10 kali lipat, korupsi hilang
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mendukung adanya rencana pemerintah untuk menaikkan dana partai politik (parpol) sebanyak 10 kali lipat. Menurut dia, demokrasi memang membutuhkan dana yang cukup besar.
"Demokrasi itu sebenarnya akhirnya dana yang besar, karena dia lebih luas jadi biayanya tinggi, kampanye orang per orang besar," ujar Fahri di Aula serbaguna kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR, Kalibata, Jaksel, Kamis (25/6).
Dia memaparkan, ada tiga metode pembiayaan politik. Pertama, metode pembiayaan ala Eropa Barat di mana kampanye politik sepenuhnya ditanggung pemerintah. Kedua, metode pembiayaan ala Amerika Serikat. Metode ini memungkinkan pihak swasta membiayai setiap calon anggota legislatif tanpa batas.
Untuk metode kedua itu perlu adanya pengawasan yang cukup kuat dari lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak terjadi penyimpangan. Ketiga, metode hibrid ala Jepang dan Kanada. Pembiayaan diambil dari instrumen negara, seperti pajak dan cukai.
Menurut Fahri, menaikkan dana parpol juga salah satu cara untuk mencegah adanya tidak pidana korupsi oleh pejabat parpol yang menduduki posisi strategis di negara ini.
"Kalau 500 anggota DPR tidak diatur, maka ada 500 cara korupsi," ujar Fahri.
Terkait pernyataan Jokowi terhadap rencana kenaikan dana parpol, Fahri sangat mendukung penuh karena indikasi korupsi berawal dari dana parpol. "Jokowi mau ngatur itu saya sih mendukung. Kalau mau hilangkan korupsi perbanyak uang politik," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaFOTO: Harga Beras Mahal, Emak-Emak Berdaster Geruduk Bawaslu Tuntut Dugaan Politisasi Bansos Diusut Tuntas
Mereka mengkritisi kenaikan harga bahan pokok, terutama beras, setelah pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRamai Desakan Firli Bahuri Ditahan, Begini Respons Polri
Sejumlah pihak mendesak Polri segera menahan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPolitik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaIni Hitungan Korupsi Rp271 Triliun Kasus Timah yang Seret Harvey Moeis dan Helena Lim
Adapun angka rasuah yang ditaksir hingga Rp 271 triliun itu didapatkan dari hitungan kerugian perekonomian negara.
Baca Selengkapnya