Fahri Hamzah sebut ada kejutan, PKS memimpin koalisi pemerintah
Merdeka.com - Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menegaskan, partainya siap memimpin koalisi pemerintahan atau menjadi oposisi. Mengenai Pemilu 9 April besok, Fahri merasakan ada getaran yang terus memberikan optimisme terhadap hasil mengejutkan.
"Mengalami geliat massa dan opini publik selama kampanye, PKS merasa bahwa publik Indonesia akan memberikan dukungan besar yang mengejutkan bagi PKS besok saat pencoblosan," kata Fahri Hamzah.
Keyakinan itu, menurut Fahri, terasa sebagai getaran yang terus memberikan optimisme akan hasil yang mengejutkan.
Karena itu, menurut anggota Komisi 3 DPR ini, posisi yang paling mungkin bagi PKS nanti adalah memimpin koalisi pemerintahan atau oposisi.
"Kami merasa bahwa situasi ini hanya memberikan dua pilihan dengan kejutan itu, memimpin koalisi pemerintah atau oposisi," katanya dikutip antara, Selasa (9/4).
Dia menegaskan sudah bukan saatnya lagi bagi PKS ikut-ikutan dalam pemerintahan tanpa posisi yang jelas dalam kepemimpinan nasional seperti di masa yang lalu.
PKS menjadi partai berbasis massa Islam yang tegas menyatakan posisinya sejak awal dengan mengajukan tiga calon presiden hasil pemilu raya internal. Sebagian partai sudah merapat ingin ikut salah satu capres tetapi PKS merasa yakin akan memimpin salah satu koalisi.
"PKS belum pernah turun peringkat dari partai nomor 7 di Pemilu 1999 lalu nomor 6 di Pemilu 2004 dan nomor 4 di Pemilu 2009 lalu. Wajar kalau sekarang naik ke-3 besar dan memimpin koalisi," katanya.
(mdk/tts)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPKS mengucapkan selamat bertugas kepada Prabowo-Gibran yang ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaKeppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPetugas KPPS mengungkap isi pembicaraan dengan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya