Merdeka.com - Revisi Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) akhirnya diendapkan dari pembahasan di Badan Legislasi DPR. Padahal, revisi tersebut dinilai banyak manfaat bagi pemilu ke depan.

Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah, mengatakan, salah satu yang ingin diubah dalam revisi UU Pilpres tersebut adalah indikator penilaian seorang presiden sukses memimpin pemerintahan. Hal ini dirasa penting agar mudah menilai suatu pemerintah gagal atau berhasil.

"Misal, capres itu kan tidak dikasih kontrak, apalagi partai koalisi, tidak pernah dikasih alat ukur kesuksesan, enggak ada alat ukur," jelas Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/10).

"Misalnya, apa kita tambah sejahtera, alat ukurnya apa, apakah masyarakat kita tambah mandiri secara ekonomi, kelas menengah ekonominya tumbuh, enterpreneur bertambah, gitu-gitu kan enggak ada, jadi kaya ngasih cek kosong," imbuhnya.

Selain itu, kata Fahri, revisi UU Pilpres juga diyakini bakal melahirkan capres yang sesuai dengan keinginan rakyat. Sebab, segala sesuatu dilakukan secara transparan.

"Muncul kandidat yang betul-betul sesuai proses, kalau proses terbuka orangnya akan transparan jangan beli kucing dalam karung seperti terjadi dulu," ujar Fahri.

Anggota Komisi III DPR ini juga menyebutkan jika seharusnya pembiayaan partai politik dalam mengikuti pemilu harus diatur. Jika tidak, lanjut dia, budaya korupsi akan terus terjadi di republik ini.

"Kedua pembiayaan enggak disebut, gimana even besar budget puluhan triliun sumber pembiayaan kandidat enggak jelas, artinya akan terjadi oligarki terus menerus, dalam hitungan satu dua periode akan dikuasai oleh pemilik modal," kata dia.

Pembiayaan para kandidat dalam pelaksanaan pemilu sangat besar, oleh sebab itu Fahri menilai UU harusnya mengatur biaya kampanye tiap kandidat, baik caleg maupun capres.

"Pemilu ini karena sangat dahsyat biaya tidak ada pembatasan dan definisi biaya akhirnya orang pilkada aja enggak ada batasan pengeluaran dan pemasukan, capres yang akan datang ngumpulin uang dari jaringan keuangan apa saja dan berapa itu enggak jelas," tegas dia.

"Akibatnya korupsi, kan setiap orang investasi harapan kembali modal, karena regulasi tentang pembiayaan pemilu itu enggak jelas," pungkasnya.