Fahri Hamzah ingatkan Jokowi tak pilih penasihat yang bodoh
Merdeka.com - Wasekjen PKS Fahri Hamzah meminta agar Presiden Jokowi mengangkat penasihat politik hukum dan keamanan Istana yang pintar. Dia tak ingin Jokowi terus melakukan kesalahan dalam etika bernegara.
Fahri mengomentari hal ini terkait pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edy Pudjianto yang meminta Kapolri tidak keluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Golkar di Bali. Menurut dia, bukan eranya lagi pemerintah intervensi partai politik.
"Mau ingatkan jangan sampai independensi parpol kembali tercoreng yang kasat mata," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).
Fahri tak ingin dalam kasus Munas Golkar ini terjadi seperti intervensi Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy di PPP. Padahal internal PPP sendiri masih dalam keadaan terbelah.
"Saya harapkan Jokowi memiliki penasihat politik dan hukum yang canggih," imbuhnya.
Fahri memaklumi jika Jokowi tak paham soal situasi politik nasional. Oleh sebab itu, dia berharap Jokowi menunjuk penasihatnya yang pintar.
"Jokowi boleh tidak mengerti banyak masalah, mantan wali kota tidak terbiasa dengan politik nasional. Tapi penasihatnya jangan bodoh," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi soal Mahfud Serahkan Surat Pengunduran Diri Sore Ini: Itu Hak
Jokowi menegaskan, dirinya menghargai apapun yang menjadi pilihan politik para menterinya.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto Resmi Gantikan Mahfud, Jokowi: Beliau Dulu Panglima TNI, Sangat Siap Atasi Polhukam
"Kita tahu beliau dulu Panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat siap," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi Ajak Seluruh Santri dan Pelajar Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024
Jokowi ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaGanjar dan Mahfud Tebak Pilihan Jokowi: Ya Putranya kan Ada di Sana, Pasti ke Sana
Ganjar dan Mahfud Tebak Pilihan Jokowi: Ya Putranya kan Ada di Sana, Pasti ke Sana
Baca Selengkapnya