Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Golkar, Fahmi Idris mengatakan, partainya mempertimbangkan mencalonkan kembali Jusuf Kalla (JK) sebagai calon Wakil Presiden untuk mendampingi Joko Widodo. Namun, diakuinya, niatan mencalonkan JK terhalang ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945. Pasal tersebut mengatur batas maksimal seseorang bisa menjabat selaku presiden dan wakil presiden adalah dua kali periode jabatan.

"Pak JK ini dihadapkan dalam satu ketentuan dalam konstitusi bahwa apa presiden ataupun wapres yang sudah dua kali memimpin sudah tidak bisa lagi," kata Fahmi di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (27/3).

Demi memuluskan niat itu, kata Fahmi, pihaknya mempertimbangkan melakukan uji materi pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui MK. Ketika ditanya alasan memilih uji materi ketimbang amandemen UUD 1945, Fahmi tidak menjelaskan lebih detil.

"Bukan (amandemen UUD 45), melalui MK, jadi tentu akan ada nanti judicial review," terangnya.

Bila upaya itu gagal, Golkar akan mencari sosok lain untuk dicalonkan menjadi cawapres Jokowi. Menurutnya, Golkar tidak akan kesulitan mencari sosok cawapres dari internal karena cukup banyak stok kader potensial.

"Tapi kalau ternyata tidak, tentu Golkar akan mencari calon yang lain, yang menurut pertimbangan kami mencari tokoh lain itu tidak terlalu sulit dan rumit, karena kita punya calon," klaim Fahmi.

Fahmi mengakui, salah satu nama yang dipertimbangkan diusung menjadi cawapres Jokowi adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dorongan agar Airlangga dicalonkan menjadi cawapres juga diangkat dalam acara Rakernas Golkar beberapa waktu lalu.