Merdeka.com - Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil menyapu bersih pimpinan komisi dan alat kelengkapan di DPR. Hal itu mengakibatkan kekecewaan di kubu parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Koalisi pendukung Jokowi-JK protes karena KMP menyapu bersih posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan di DPR. Mereka juga berencana akan membuat pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) tandingan.

Kubu Jokowi tak main-main dengan rencananya itu. Mereka rencananya akan menggelar sidang paripurna pengesahan pimpinan DPR tandingan hari ini.

Sikap tersebut menuai reaksi dari para elite parpol di KMP. Salah satu elite yang bersuara lantang adalah Waketum Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Berikut kecaman Fadli Zon ke kubu Jokowi-JK karena berencana membuat DPR tandingan:

Fadli Zon: Bikin pimpinan tandingan, kubu Jokowi makar!

Wakil ketua DPR, Fadli Zon angkat bicara soal rencana kubu Jokowi-JK membuat pimpinan DPR tandingan. Menurutnya, jika pimpinan DPR tandingan itu benar-benar dijalankan maka dapat dinilai sebagai tindakan ilegal, bahkan dapat dicap sebagai makar."Kalau mereka melakukan itu, ini bisa dibilang makar, bisa dibilang contempt of parliament. Ilegal dan makar, ngapain menanggapi yang ilegal," kata Fadli di Kompleks Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (30/10).Fadli juga menyatakan, tak ada hak menyatakan mosi tidak percaya pada anggota DPR."Kita bekerja dengan aturan UU MD3. Kita kan enggak bisa punya hak menyatakan mosi tidak percaya, kita hanya punya hak menyatakan pendapat, interpelasi," kata Fadli.

Fadli Zon sebut kubu Jokowi gak bisa move on

Waketum Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai manuver politik koalisi pendukung Jokowi kekanak-kanakan. Sebab, mereka berniat membuat pimpinan DPR tandingan.Menurutnya, pimpinan DPR bukan menjadi penentu dari pimpinan komisi."Ini bentuk ketidakdewasaan politik, justru mereka yang gak bisa move on. Pimpinan hanya mengatur lalu lintas saja, kok repot, kenapa mereka gak mau menyerahkan susunan anggotanya, katanya ada di kantong, kantong yang mana," kata Fadli di Kompleks Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (30/10).

Fadli Zon: Pelantikan pimpinan DPR tandingan mustahil

Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah jika Koalisi Indonesia Hebat (KIH) besok akan melantik pimpinan DPR tandingan. Langkah politik tersebut mustahil akan dilakukan dan berhasil."Tidak akan pelantikan itu (pimpinan DPR tandingan). Sama saja saya bertanya besok akan ada pelantikan presiden tandingan, itu tidak akan ada," kata Fadli Zon di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10).Menurutnya KIH tak menghormati institusi DPR dengan adanya pimpinan DPR tandingan. Padahal Koalisi Merah Putih sebelumnya hadir ke pelantikan Jokowi sebagai bentuk menghormati institusi kepresidenan."Kita datang pelantikan Jokowi karena menghargai institusi kepresidenan. Saya juga minta mereka sekarang menghargai institusi DPR," terang dia.

Fadli Zon: Pramono Anung tak mau jadi badut ketua DPR tandingan

Wakil ketua DPR Fadli Zon menilai politisi PDI Perjuangan Pramono Anung tak akan bersedia jadi pimpinan DPR tandingan. Fadli menilai Pramono adalah politisi yang tak ambisius."Dia tidak mau dan merasa namanya dicatut. Mas Pram seorang politisi yang punya akal sehat," kata Fadli Zon di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Kamis (30/10).Menurutnya Pramono tak mau dipaksa menjadi pimpinan DPR ilegal. Langkah politik membuat pimpinan DPR ilegal adalah cara berpolitik yang konyol."Dia pasti nggak mau dijadikan badut. Saya yakin seorang seperti Mas Pram tidak mau dijadikan alat badut-badutan ini," terang dia.

Fadli Zon tantang Jokowi berani enggak keluarin Perppu MD3

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berang atas kabar adanya usulan Perppu MD3 dari koalisi pendukung Jokowi. Manuver politik itu dinilainya sebagai kelakuan konyol."Permintaan Perppu (Perppu MD3) lebih konyol lagi. Loh iya, saya tantang Jokowi berani enggak, kalau bisa semena-mena begitu bisa bubar negara ini," kata Fadli Zon di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Kamis (30/10).Menurutnya langkah koalisi pendukung Jokowi merupakan bukti jika haus kekuasaan. Selama ini pimpinan DPR telah berusaha mengakomodir suara dari koalisi pendukung Jokowi."Mereka minta jabatan, kami bilang jabatan itu ada di komisi. Mereka minta 16 kursi, bagaimana mereka minta-minta, kan kita pimpinan gak punya hak," terang dia.