Fadli Zon: Pelantikan pimpinan DPR tandingan mustahil
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah jika Koalisi Indonesia Hebat (KIH) besok akan melantik pimpinan DPR tandingan. Langkah politik tersebut mustahil akan dilakukan dan berhasil.
"Tidak akan pelantikan itu (pimpinan DPR tandingan). Sama saja saya bertanya besok akan ada pelantikan presiden tandingan, itu tidak akan ada," kata Fadli Zon di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10).
Menurutnya KIH tak menghormati institusi DPR dengan adanya pimpinan DPR tandingan. Padahal Koalisi Merah Putih sebelumnya hadir ke pelantikan Jokowi sebagai bentuk menghormati institusi kepresidenan.
"Kita datang pelantikan Jokowi karena menghargai institusi kepresidenan. Saya juga minta mereka sekarang menghargai institusi DPR," terang dia.
Lanjut dia, protes atas sapu bersih pimpinan komisi DPR oleh KIH terhadap pimpinan DPR salah alamat. Keputusan memilih pimpinan komisi adalah hak dari tiap-tiap anggotanya.
"Siang malam kita musyawarah di sini, di cafe-cafe dan di beberapa tempat (mediasi KIH dan KMP). Tidak ada hak ketum partai, tidak ada hak pimpinan DPR, ini hak anggota masing-masing komisi," pungkas dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaPolisi Tegaskan Tersangka Kasus Pemerasan Pimpinan KPK Terhadap SYL Hanya Firli Bahuri
Sebagaimana Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca SelengkapnyaKlaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca Selengkapnya