Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan penunjukkan dua perwira tinggi Polri untuk menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara mengisi kekosongan jabatan di Pilkada 2018. Fadli mengusulkan penunjukkan dua perwira tinggi Polri itu sebagai Plt kepala daerah itu untuk direvisi agar tidak memicu kegaduhan publik.

Dua Pati Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

"Segera saya kira harusnya itu direvisi saja. Dan karena ini menurut saya akan menimbulkan satu kegaduhan baru," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).

Fadli menilai, ditunjukknya Iriawan dan Martuani ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta keraguan publik atas penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan jujur.

Penunjukkan ini juga dianggap bertentangan dengan semangat keadilan dan transparansi. Untuk itu, Fadli menyarankan pemerintah menunjuk pejabat Kemendagri atau Pemerintah Daerah setempar ketimbang dari unsur Polri.

"Dan seharusnya itu bisa menumbulkan berbagai keraguan di masyarakat untuk pilkada yang transparan yang bersih yang jujur dan demokratis," tegasnya.

Dia khawatir, ditunjukknya Plt kepala daerah di luar Kemendagri akan menggerakkan aparatur sipil negara (ASN) untuk kepentingan pemenangan calon tertentu.

"Ya kan, ini bisa mengarah pada suatu Pilkada curang. Dengan mengerahkan mesin birokrasi dan sebagainya. Ini anggapan loh ya," ungkapnya.

Salah satu pertimbangan mengangkat Iriawan dan Martuani menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara untuk mencegah konflik saat Pilkada 2018. Dua daerah tersebut masuk kategori daerah rawan konflik di Pilkada.

Fadli menganggap, alasan itu tidak tepat karena masalah penanganan adalah tugas dari aparat penegak hukum bukan pejabat negara.

"Lah itukan urusan polisi. Bukan urusan penjabat gubernur. Itu saya kira logikanya itu harus diselaraskan ya. Bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan plt gubernur. Plt gubernur adalah menjalankan pemerintahan," tandasnya.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan kenapa dirinya tidak menunjuk sekda provinsi untuk menjadi pejabat sementara. Menurut dia, sekda bisa menggerakkan PNS untuk ikut ke dalam Pilkada serentak.

"Ada yang bilang, kenapa kok enggak sekda? Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti. Kenapa TNI/ Polri, ya enggak ada masalah. Diambil dari mana yang saya kenal saja," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, nama Irjen Iriawan dan Irjen Martuani keluar atas usulan dirinya. Menurut dia, kedua nama pati ini juga sudah didiskusikan oleh para petinggi Polri.

"Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri. Kemarin (Pilkada 2017) lewat Menko Polhukam dikasih Pak Carlo Tewu. Sekarang, sementara saya butuh dua nama, 'siapa pak kira-kira'. Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi," kata mantan Sekjen PDIP itu.