Fadli Zon: e-budgeting Jokowi ternyata omong kosong
Merdeka.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo- Hatta Fadli Zon mengkritik mengenai predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Predikat tidak baik ini merupakan tanggung jawab Joko Widodo ( Jokowi ) sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Selama ini dibanggakan, tapi ternyata tak sesuai faktanya. APBD banyak temuan bermasalah," kata Fadli Zon di The Cone FX Plaza lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Jakarta, Sabtu (5/7).
Menurutnya predikat WDP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta merupakan kemunduran. Kepemimpinan Jokowi yang penuh pencitraan sebagai faktor utama penyebabnya.
"Soal e-budgeting dan e-purchasing ternyata omong kosong. Kalau jalannya baik seharusnya tidak WDP, harusnya rapi," terang dia.
Selain itu, dia juga menilai ketika Jakarta dipimpin Gubernur Fauzi Bowo lebih baik prestasinya. Kepemimpinan Jokowi adalah kemunduran dalam mengelola Jakarta.
"Padahal zaman Foke ( Fauzi Bowo ) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Ini kan kemunduran, seperti tak naik kelas," pungkas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI memberi predikat WDP kepada Pemprov DKI Jakarta. Ada 86 temuan dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan DKI Jakarta tahun anggaran 2013.
Predikat ini turun dibandingkan dua tahun sebelumnya yang mendapat predikat WTP. Meski mundur, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader Partai Gerindra Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang karena dia pun bisa mengetahui kinerja bawahannya yang masih bandel.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaPembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, pembahasan soal program makan gratis dalam rapat kabinet dibenarkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca Selengkapnya