Fadli Zon bilang sebutan petugas partai hanya untuk partai komunis
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak sepaham dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut seluruh kader PDIP adalah 'petugas partai' tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Bahkan menurut dia, sebutan petugas partai biasa digunakan untuk partai komunis.
Dia mengutarakan, seharusnya Megawati legowo merelakan Jokowi untuk bekerja sebagai petugas rakyat, bukan lagi bekerja didasari sebagai petugas partai yang hanya mengikuti kehendak partai pengusungnya.
"Presiden ini diwakafkanlah untuk negara dan rakyat jangan direcoki, kalau dia jadi petugas partai implikasinya banyak dan bahaya. Contohnya conflict of interest dalam penempatan orang, seperti yang terjadi di BUMN banyak orang kompeten yang ditunjuk," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4).
Apalagi Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem presidensial, jika Indonesia adalah negara parlementer, lanjut Fadli maka sebutan petugas Partai untuk Presiden baru bisa disematkan.
"Kita ini sistemnya presidensial, kalau sistem parlementer agak berbeda. Sistem parlementer, partai yang berkuasa untuk membentuk pemerintahan dan perdana menteri. Kalau di dalam sistem presidensial tidak ada, kecuali di dalam sistem komunis, petinggi dari partai komunis bisa menentukan presiden. Di situ dia bisa menjadi petugas partai," ucap Waketum Partai Gerindra ini.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaGaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaNamun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaHasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca SelengkapnyaDia pun berharap agar seluruh partai politik dalam dinamika pergantian pimpinan dapat berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya