Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, DPR bisa saja melakukan pemanggilan paksa jika menteri Jokowi tak memenuhi panggilan hingga tiga kali. Meski, Presiden Jokowi telah mengeluarkan imbauan kepada jajarannya untuk tidak hadir dalam RDP dengan anggota dewan.

"Kalau masalah itu ada aturannya, kalau tiga kali dipanggil dengan alasan tidak jelas bisa dipanggil paksa," ujar Fadli di Ditjen Dukcapil Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).

Menurutnya, rapat dengar pendapat yang digelar DPR tersebut merupakan bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Jika tidak, maka fungsi kontrol tidak akan berjalan, dan akan berdampak buruk terhadap pemerintahan Jokowi yang masih seumur jagung.

"Sekarang ini DPR sudah satu, kita lakukan fungsi kontrol tidak sulit. Apakah pemerintah tidak mau dikontrol DPR, saya yakin presiden mau dikontrol," tegasnya.

Dengan membaiknya kisruh di DPR, Fadli berharap Jokowi mau bekerja sama dengan dewan. Apalagi, hak DPR untuk memanggil atau meminta penjelasan menteri merupakan hak yang dilindungi undang-undang.

"Kalau masalah sebulan atau sehari hak DPR tidak bisa ditunda, itu masalah konstitusi. Nanti yang rugi pemerintah, memangnya mereka mau dapat anggaran dari mana. (APBN-P) Harus dapat persetujuan DPR," tegasnya.

Dia yakin, penolakan pemerintah untuk memenuhi undangan DPR karena para menteri masih berupaya mengenal lingkungannya masing-masing. "Ini kan menteri-menterinya masih pada belajar saja," ujarnya.