Merdeka.com - Pelantikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta masih menuai polemik. Bahkan penolakan, Ahok, sapaan Basuki, sebagai gubernur juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Menurutnya, Ahok tidak bisa otomatis dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebab, sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa gubernur yang menyisakan masa jabatan lebih dari 18 bulan dipilih oleh DPRD.

Fadli menjelaskan, Perppu Pilkada yang dikeluarkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah berlaku sehingga kembali ke UU yang lama yakni No 32 Tahun 2004. Jika seorang gubernur meninggalkan jabatan yang menyisakan waktu lebih dari 18 bulan, maka penggantinya dipilih melalui DPRD.

Singkatnya, tafsiran Fadli, Ahok tidak otomatis menjadi gubernur menggantikan Jokowi yang dilantik jadi presiden. Sebab sisa masa Jokowi sebagai gubernur masih lebih dari 18 bulan.

"Saya kira, saudara Ahok adalah plt gubernur, saya bicara sebagai wakil ketua umum Gerindra, jelas dalam UU dikatakan bahwa gubernur itu, karena perppu Pilkada sudah berlaku maka dipilih DPRD, karena masa jabatan yang ditinggalkan gubernur itu adalah tidak lebih 18 bulan," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/11).

Fadli menilai, aturan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Sehingga gubernur pengganti Jokowi harus dipilih lewat DPRD, bukan otomatis Ahok menjadi gubernur.

"Sehingga gubernur itu tidak perlu ahli hukum untuk baca perppu itu, bahwa gubernur itu harus dipilih DPRD untuk di Jakarta, tidak otomatis. Jadi itu sangat jelas, meskipun saat ini kita tunggu fatwa MK," terang Fadli.

Kalaupun nanti Ahok tetap dilantik jadi gubernur tanpa menunggu fatwa dari MA, Fadli menilai, hal itu sudah melanggar UU.

"Jadi tidak bisa Ahok itu dilantik gubernur karena menabrak UU," pungkasnya.