Merdeka.com - Komisi III DPR sedang melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari tak menampik bila terjadi praktik titip-menitip selama proses pengujian. Namun, praktik tersebut bukan berdasarkan kesepakatan uang.

"Sehingga kalau ada insiden seorang hakim beri duit, itu personal, hakim bodoh. Kan kalau nitip orang tapi performance jelek, pas fit and proper tes, didrop. Pernah saya begitu, kompetensi tetap jadi pertimbangan akhir," kata Eva di Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (23/9).

Menurutnya, kalau ada insiden seorang calon hakim ketahuan menggunakan uang untuk menyogok anggota DPR, hal itu bukan bagian dari kebijakan partai sebagai pemberi mandat. Namun itu hanya sebatas antar personal.

"PDIP minta komposisi gender dalam seleksi apapun. Ada lobi aliran, misalnya UII nitip karena satu almamater, Unpad. Ormas HMI nitip ke GMNI. Itu biasa dan tidak pakai duit," lanjutnya.

Pada akhirnya, lanjut Eva, yang menentukan peserta tersebut lolos atau tidak hanya tergantung pada kemampuan intelektual dan pengalaman yang sudah dimiliki.