Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Eva Sundari: DPR perlu penghargaan, harus diberi duit pensiun

Eva Sundari: DPR perlu penghargaan, harus diberi duit pensiun Eva Sundari. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari tak setuju jika anggota DPR tak diberikan dana pensiun. Menurutnya, pekerja politik juga butuh penghargaan di hari tua yakni berupa pensiun.

Eva mengatakan, pada prinsipnya wajar jika setiap profesi diberikan perlindungan usia tak lagi aktif menjabat dan bekerja. Hal ini, kata dia, bisa dilakukan dengan pemberian pensiun atau pesangon.

"Prinsipnya tiap profesi wajar diberikan proteksi seusai masa produktif atau usai pengabdian. Bisa melalui pensiun, bisa melalui pesangon melalui 'providen fund' tetapi tentu semua tergantung aturan yang ada," ujar Eva dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11).

Dia tak menampik dengan kemungkinan bisa saja anggota DPR tak mendapat pensiun jika UU yang mengatur hal tersebut diubah. Kendati begitu, ia tak sepakat dengan wacana itu.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai, jika profesi anggota DPR atau pejabat negara patut diberikan apresiasi dengan dana pensiun.

"Silakan diubah UU nya, tapi bagiku sepatutnya pejabat negara (parlemen, kabinet, presiden) diberikan pensiun sebagaimana berlaku di negara-negara maju, Amerika misalnya. Pekerjaan politik itu perlu mendapat penghargaan negara," pungkasnya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Polisi: Santri asal Tebo Dianiaya Karena Menagih Utang Rp10 Ribu

Polisi: Santri asal Tebo Dianiaya Karena Menagih Utang Rp10 Ribu

Andri menjelaskan saat ini kedua pelaku ditahan di Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya