Etiskah anggota DPR gebrak-gebrak meja bela Setnov?
Merdeka.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Kahar Muzakir menggebrak meja dalam rapat pleno kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Politikus Golkar ini hendak menganulir keputusan rapat MKD agar tak dilanjutkan ke persidangan di MKD.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, Kahar Muzakir wajar melakukan penggebrakan meja lantaran sebuah dinamika sidang. Apalagi kejadian tersebut dilatarbelakangi dari sebuah perdebatan.
"Perdebatan parlemen wajar, hal yang biasa dinamika politik," kata Ubedillah saat dihubungi merdeka.com, Selasa (1/12).
Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia ini juga menilai, bahwa tindakan Kahar yang menggebrak meja tidak memalukan. Apabila politikus Golkar itu memukul seorang anggota DPR lain, hal itu baru akan mencoreng marwah parlemen Indonesia.
"Perdebatan yang tidak tuntas itu menunjukan memiliki tingkat kesabaran dalam membahas persoalan. Kejadian itu juga sering terjadi di parlemen luar, konteks kematangan intelektual dia (Kahar) masih menengah ke bawah," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Junimart Girsang berencana melaporkan aksi anggota fraksi Golkar tersebut ke MKD. Apa yang dilakukan Kahar tersebut tidak mencerminkan etika anggota MKD.
"Ada kemarin, dari meja pimpinan pak Kahar Muzakir. Sedang pikirkan laporkan dia ke MKD," kata Junimart di sela rapat MKD, Selasa (1/12).
Diketahui, Rapat Pleno Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diskors. Sosok yang saat ini sedang disorot yaitu Wakil Ketua MKD dari Fraksi Golkar, Kahar Muzakir karena emosi sampai menggebrak meja saat rapat pleno, kemarin.
Saat baru keluar dari ruang rapat, 'sang penggebrak meja' itu dikawal oleh sekitar lima polisi. Saat ditanya mengenai peristiwa gebrak meja itu, dia enggan berkomentar. Bahkan, dia menyebut apabila memberikan keterangan dia bisa saja dipecat.
"Tidak ada keterangan, kalau saya beri keterangan nanti saya bisa dipecat," kata Kahar sembari dikawal polisi," Selasa (1/12).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaGanjar tak mempermasalahkan sikap politik Maruarar yang berubah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar Pranowo mengungkapkan respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat mendengar kabar Presiden Jokowi ingin bertemu.
Baca SelengkapnyaMaruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaPengunjuk rasa mendesak DPR untuk segera mengajukan hak angket serta menuntut pemakzulan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBagi Golkar, selalu menerima dengan tangan terbuka untuk kader-kadernya untuk kembali lagi.
Baca SelengkapnyaMaruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, bahwa hal itu adalah urusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Baca Selengkapnya