Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi, membantah adanya surat pemecatan fungsionaris DPP dan DPW PPP. Menurut dia, bukan hanya surat dalam bentuk fisik, soft file surat pun tidak ada, Kamis (17/4).

"Saya memanggil kepala sekretariat PPP untuk menanyakan file surat pemecatan juga tidak ada. Lalu saya telepon Pak Sekjen Romahurmuziy, juga tidak ada," ujarnya, di lokasi pertemuan pembentukan koalisi Partai Islam, rumah Ratna Hasyim Jalan Cikini Raya 24, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Emron, jika surat pemecatan itu ada statusnya tidak sah. PPP mempunyai aturan sendiri untuk mengeluarkan surat pemecatan anggota.

"Kalau ada surat semacam itu adalah surat bodong atau SK (Surat Keputusan) bodong, itu yang pertama. Kedua kalau pun ada, maka surat itu kesalahan prosedur, PPP itu ada protapnya," terang dia.

Dia mengungkapkan sampai sekarang DPW PPP tidak ada perubahan, sejumlah 33 provinsi di Indonesia. "Mereka (DPW) sedang konsentrasi untuk finalisasi perhitungan suara dan Insya Allah PPP akan mendapat peringkat yang lebih baik," tutup dia.