Empat orang ini nilai Suryadharma Ali otoriter

Merdeka.com - Kisruh di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berujung pada reposisi sejumlah kadernya yang duduk di jabatan elite partai. Misalnya, Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romi digeser dari sebelumnya menjabat sebagai sekjen turun hanya menjadi ketua DPP PPP.

Polemik ini berawal dari kehadiran Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) di kampanye Partai Gerindra beberapa waktu lalu. Banyak kader yang protes, kehadiran ini dinilai langgar etika karena hadir di kampanye partai lain saat PPP sendiri sedang sibuk berkampanye memenangkan pemilu legislatif.

Empat pengurus DPW PPP juga dipecat, mereka adalah Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyafak Noer dan Ketua DPW PPP Sulawesi Amir Uskara.

Sikap ini pun dinilai terlalu otoriter oleh anak buah SDA yang berseberangan. Romi protes dan menyebut rotasi atau pemecatan itu dilakukan secara ilegal dan batal demi hukum.

"DPP PPP tidak pernah mengadministrasikan surat keputusan terkait pemecatan atau rolling. Siapa pun yang muncul adalah ilegal, melanggar AD/ART PPP, dan dengan demikian batal demi hukum sesuai hasil konsultasi kami kepada mahkamah partai," kata Romi dalam keterangannya, Jumat (19/4).

Berikut empat orang yang menyebut SDA otoriter yang berhasil dikumpulkan oleh merdeka.com :

Emron Pangkapi

Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi yang paling lantang mengecam tindakan Suryadharma Ali. Menurut Emron, partai berlambang kabah ini masih belum menentukan koalisi dengan partai manapun. "Yang jelas DPP belum menentukan koalisi dengan partai manapun. Itu keputusan Suryadharma dan kawan-kawan," ungkapnya.Selain SDA, dirinya juga menuding salah satu petinggi PPP, Djan Farid sebagai sosok di belakang layar koalisi tersebut. Bahkan dengan tegas Emron menyebut deklarasi koalisi PPP-Gerindra ilegal. "Ini ilegal. Ini kan bukan perusahaan bukan milik pribadi, ini alat perjuangan umat semua harus dilandasi," tegasnya.

Yulizar Parlagutan Lubis

Sekretaris DPW PPP Sumatera Utara (Sumut) Yulizar Parlagutan Lubis salah satu yang menolak pendeklarasian koalisi antara Gerindra dan PPP. Dia bahkan mendesak agar Suryadharma Ali mundur dari ketua umum PPP. "Kami DPW Sumut dan DPC-DPC Sumut sepakat meminta agar SDA mundur dari posisi ketua umum. Dan kepada DPP kami minta segera menggelar muktamar luar biasa," kata Yulizar di Medan.Selain Yulizar, 27 Ketua DPC PPP se-Sumut juga menolak koalisi PPP-Gerindra. Mereka mengklaim meskipun ada ketua DPC yang tidak dapat hadir, semua sudah menyatakan kesepakatannya. "Kami melihat ini menyalahi aturan, karena sebelumnya kita sepakat capres dibahas setelah Pileg dan dibicarakan dalam rapimnas. Tadi itu tidak dibicarakan rapimnas, tiba-tiba ketua umum langsung deklarasikan dukungan kepada Prabowo," sebut Yulizar.

Topik pilihan: Koalisi Partai Islam | Pilpres | Caleg Stres

Yanti Indri

Seluruh DPC PPP Sukabumi menolak seluruh keputusan Ketua Umum PPP Suryadarma Ali (SDA) yang memecat Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin. Dia mengkritik kebijakan SDA yang memecata sejumlah kader secara sepihak. "Ini merupakan partai bukan perusahaan yang seenaknya atasan memecat bawahannya, seperti yang dilakukan oleh SDA seenak saja memecat RY tanpa melakukan mekanisme partai. Maka dari itu, kami tegaskan seluruh keputusan yang diambil oleh SDA adalah keputusan pribadi dan bukan keputusan partai," kata Ketua DPC PPP Kota Sukabumi, Yanti Indri. Menurut Yanti, tidak dibenarkan seorang pemimpin partai melakukan pemecatan secara sepihak, walaupaun SDA mempunyai otoritas sebagai ketua umum, tapi partai berlambang kabah ini mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang harus ditempuh oleh setiap kader PPP. "Memang SDA mempunyai kuasa penuh untuk mengelola partai ini, tapi apa yang dilakukannya sudah otoriter tanpa adanya koordinasi dengan pimpinan-pimpinan cabang. Sekali lagi kami menolak seluruh keputusan SDA," tambahnya.

Topik pilihan: Koalisi Partai Islam | Pilpres | Caleg Stres

Rahmat Yasin

Desakan mundur kepada Suryadharma Ali (SDA) oleh Rahmat Yasin berujung pada pemecatan. Rahmat yang juga Ketua DPW PPP Jawa Barat akhirnya dipecat oleh SDA.Rahmat tetap ngotot agar usulan DPW-DPW ditindaklanjuti sampai pengurus DPP PPP. Usulan itu, agar DPP PPP menggelar Mukernas Luar Biasa untuk melengserkan SDA. "Kalau mosi tak percaya tidak ditindaklanjuti dan tidak disikapi kita kembali mendesak MLB," ujar Bupati Bogor ini.