Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Eks Politikus Demokrat: KLB Bukan Hal Inkonstitusional, Diatur dalam AD/ART

Eks Politikus Demokrat: KLB Bukan Hal Inkonstitusional, Diatur dalam AD/ART pidato politik AHY. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Sejumlah pendiri dan mantan politisi Partai Demokrat mendorong adanya Kongres Luar Biasa (KLB). Mantan Ketua Komisi Pengawas Demokrat, Achmad Yahya menyebut KLB bukan hal inkonstitusional, melainkan diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) partai.

"KLB itu bukan hal yang inkonstitusional melainkan telah diatur AD/ART Demokrat," katanya saat jumpa pers di kawasan Jakarta, Selasa (2/2).

Kemudian, lanjut Achmad, usulan KLB sepenuhnya merupakan hak pemilik suara yaitu para ketua DPC dan DPD. Sementara, pimpinan pusat hanya punya satu hak suara.

"Apabila dilarang atau jadi hal tabu maka yang bersangkutan itu tidak memahami aturan dan asas demokrasi," kata bekas Ketua DPD Demokrat Sulteng ini.

Dia menambahkan, KLB adalah hal konstitusional lantaran sudah diatur dalam AD/ART sebagai salah satu alternatif untuk menguji kemampuan atau kepiawaian seorang pemimpin dalam membesarkan partai.

"Adanya aturan ini, maka ketum harus hati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai ketum agar tidak terjadi usulan KLB," ucapnya.

Senada dengan itu, mantan Wasekjen Demokrat Syofwatillah Mohzaib mengatakan, dorongan KLB bukanlah hal aneh dan haram. Sebab, diatur dalam AD/ART.

"Menurut kami ini suatu peringatan untuk AHY dan pengurus lain kalau memang mampu mengayomi memimpin partai ini dengan baik tidak perlu khawatir, kalau seluruh DPC /DPD bersatu ya kita tidak mengkhawatirkan," ucapnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul
Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul

Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya