Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Eks Ketua DPC Bolmut Ungkap Peserta KLB Demokrat Bukan Dihadiri Pemilik Suara Sah

Eks Ketua DPC Bolmut Ungkap Peserta KLB Demokrat Bukan Dihadiri Pemilik Suara Sah Moeldoko tiba di lokasi KLB Deli Serdang. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Salah satu peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara, Rahman Dontili mengaku telah menerima uang Rp 100 juta berkat mengikuti acara tersebut. Rahman merupakan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara.

"Saya memang menerima uang Rp 100 juta, tapi bukan berarti saya harus diam ketika melihat ketidakbenaran ini. Saya menerima Rp 100 juta tapi tidak bisa diam, sehingga segera balik dari sana saya coba menghubungi DPP dan melaporkan karena masih mencintai Partai Demokrat ini," kata Rahman dalam sebuah video diputar pada acara konferensi pers digelar DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Jumat (12/3).

Dia mengaku menginap dua malam di Jakarta sebelum bertandang ke lokasi acara. Kemudian pada tanggal 4 Maret atau sehari sebelum acara, dia telah berada di lokasi. Acara yang mestinya merupakan hajat internal partai itu, kata Rahman, justru dihadiri oleh sembarang orang.

"Saya melihat yang hadir pada saat itu memang bukan pemilik suara yang sah, yang saya kenal itu cuma ada beberapa orang yang memang ketua DPC karena saya ini adalah kader juga yang sudah hampir 11 tahun," ujar Rahman.

Sebagai kader yang sudah cukup lama malang melintang di acara-acara Partai Demokrat, Rahman menekankan cukup familier dengan para ketua DPC dari daerah lain. Namun dalam KLB itu, ujar dia, jarang ada muka yang dikenalnya.

"Tapi pada saat acara itu, saya dalam hati saya bertanya ini bukan pemilik sah ini. Tapi memang ruangan full karena kami itu disiapkan jaket, tas, semua disiapkan panitia. Siapa yang masuk ke dalam dapat," katanya.

Oleh karena itu, Rahman melihat bahwa KLB itu tidak sah. Dia menyebut KLB itu ilegal.

"Karena Pasal 81 (AD/ART Demokrat) tidak terpenuhi. Ya seperti sudah beredar, yaitu 2/3 pemilik suara sahnya PD, 1/2 DPC dan juga mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Sehingga saya melihat KLB di Deli Serdang itu ilegal," pungkas Rahman.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.

Baca Selengkapnya
Penampakan Tebalnya Berkas Perkara Firli Bahuri Tersangka Kasus Pemerasan SYL

Penampakan Tebalnya Berkas Perkara Firli Bahuri Tersangka Kasus Pemerasan SYL

berkas atas nama tersangka Firli Bahuri telah dikirimkan ke JPU Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Baca Selengkapnya
Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dalang Kerusuhan Pemakaman Lukas Enembe Ditangkap, Tersangka Ternyata Warga Jakarta

Dalang Kerusuhan Pemakaman Lukas Enembe Ditangkap, Tersangka Ternyata Warga Jakarta

Bareskrim Polri menangkap seorang laki-laki inisial AB (30) diduga menjadi dalang kerusuhan pemakaman Lukas Enembe.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
KPU Rampingkan Tema Debat Keempat Pilpres 2024, Berikut Detilnya

KPU Rampingkan Tema Debat Keempat Pilpres 2024, Berikut Detilnya

Komisioner KPU mengatakan, salah satu hal yang disepakati adalah tentang tema debat yang awalnya mengandung tujuh tema dirampingkan menjadi enam.

Baca Selengkapnya
Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.

Baca Selengkapnya
Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya