Merdeka.com - Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha meminta agar KPU berani tegas menentukan bahwa syarat pendaftaran partai politik dalam pilkada serentak harus berdasarkan kepengurusan tunggal. Oleh karena itu, KPU harus bersikap kubu mana yang sah menandatangani formulir pendaftaran.

"Hari ini belum ada yang diakui akan menjadi masalah, akan menjadi ancaman pilkada serentak. Saya yakin (dualisme kepengurusan) akan meledak di pilkada nanti. Di daerah bisa saling bunuh," kata Putu Restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/7).

Menurut Putu, memang tugas lembaga penyelenggara pemilu harus bersikap tegas. Menurutnya bagian dari tugas KPU mengambil risiko atas wewenang yang diberikan negara padanya.

"Saya yakin pilkada bukan hanya retak-retak, saya khawatir gelasnya bisa pecah. Sedangkan kita yang di sekitarnya akan luka-luka. Norma hukum salah yang digunakan KPU di ayat 2 dan 3. Mana yang di antara Partai Golkar yang sah hari ini, harus ada sikap dari KPU," ?tuturnya.

Bagi Putu, seharusnya KPU berani tentukan bahwa Golkar kubu Agung Laksono yang berhak menandatangani formulir pendaftaran calon kepala daerah.

"Konteks legal formal agung Laksono yang harusnya dinyatakan sah. Tapi soal substansi bisa berbeda pandangan. Kalau itu sudah diketok palu dan harus diakui, ya diakui. Biarkan pengadilan yang mengadili," tandasnya.

Bagi Putu regulasi ayat 2 dan 3 PKPU sangat lemah konteks hukumnya. KPU cenderung mengambang, membiarkan Golkar dan PPP tetap terbelah dua. Menurut Putu, hal ini akan membuat Pilkada 2015 tidak akan efisien berjalan.