Effendi Simbolon: Saya cuma outsourcing di PDIP
Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon terus menyerang pemerintahan Jokowi. Kini dia menyoroti pemerintah yang menaikkan harga BBM. Effendi mengaku sudah menyampaikan masukan agar harga BBM tak perlu naik, tapi saran itu tak dianggap.
"Saya tiga periode di DPR, saya dua periode di komisi energi. Saya menangis. Begitu sombongnya pemerintah tidak berempati kepada nasib rakyat Indonesia. Jadi sangat liberal negeri kita," kata Effendi di gedung DPR, Selasa (18/11).
Effendi berharap presiden dari PDIP bisa prorakyat, tapi ternyata sama saja. Dia pun malu sudah janji-janji pada konstituennya.
"Saya tentu sebagai anggota DPR sangat menyesalkan dan minta maaf kepada konstituen saya telah melukai hati mereka. Saya doakan agar Tuhan mengampuni mereka," kata Effendi.
Bagaimana nasib PDIP ke depan, pria yang tak terpilih menjadi menteri Kabinet Kerja ini kembali menyindir kolega separtainya.
Wallahualam. Saya kan cuma outsourcing di PDIP. Kapan dihire kapan dipecat. At anytime dia bisa putus hubungan kerja. Bagi saya, anak-anak saya tidak akan dipermalukan oleh ayahnya," sindirnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP mewanti-wanti Gibran agar tidak lagi berbohong usai secara resmi dilantik menjadi Wakil Presiden.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaEdy Rahmayadi merupakan bakal calon gubernur pertama yang telah mengambil formulir pendaftaran Pilkada 2024 di PKB Sumut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Adian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaGibran hanya merespons singkat dengan mengucapkan terimakasih
Baca SelengkapnyaGibran juga mengomentari singkat proses sidang PHPU yang masih berjalan di MK. Dia meminta publilk menunggu hasil sidang pada 21 April mendatang.
Baca SelengkapnyaLimpo diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai Kementan dan melakukan gratifikasi senilai Rp44,5 miliar.
Baca SelengkapnyaKebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.
Baca Selengkapnya