Merdeka.com - Untuk kedua kalinya koalisi Partai Gerindra dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bermasalah. Peristiwa Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto ditinggal Ketum PPP, Suryadharma Ali tahun 2009 lalu pun terancam kembali terulang.

Di tahun 2009 lalu, hubungan antara Gerindra dan PPP memanas. Kala itu, PPP sepakat mendukung pasangan Mega - Prabowo. Namun di tengah jalan, tiba-tiba PPP membelot ke Demokrat dengan mendukung pasangan SBY - Boediono.

"Pertama kita pernah koalisi pada 2009 dan mendapat gangguan juga. Sekarang ada koalisi rupanya juga ada sedikit gangguan," ujar Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi di Jakarta, Senin (21/4).

Di 2014, Prabowo pun harus merasakan kembali 'janji manis' belaka dari Suryadharma Ali setelah PPP membatalkan koalisi dengan Gerindra. Pembatalan tersebut dilakukan oleh Ketua Majelis Suriah DPP Partai Persatuan Pembangunan, KH Maimun Zubair. Dia membatalkan semua keputusan politik yang diambil Suryadharma Ali .

"PPP belum berkoalisi. Penetapan capres dan cawapres melalui rapimnas seperti amanat mukernas," tegas Maimun Zubair di kantor DPP PPP , Selasa (22/4).

Fatwa Maimun Zubair juga menganulir proses koalisi PPP-Gerindra. Penentuan hal itu akan diambil pascaRapimnas. Dia menyerukan seluruh fungsionaris DPP PPP kembali ke amanat Mukernas di Bandung.

"Kewajiban islah di antara kubu yang bertikai Suryadharma dan Romi. Islah artinya kembali seperti semula, Suryadharma ketua umum dan Romi Sekjen. Islah berarti tidak ada pemecatan dan rolling," jelas dia.

Ulama sepuh berusia 87 tahun itu juga mengingatkan agar langkah-langkah politik DPP PPP dikonsultasikan terlebih dulu melalui majelis suriah, majelis pakar dan majelis pertimbangan.