DPRD DKI akan laporankan hasil pelesiran tiga negara ke Ahok
Merdeka.com - Setelah melakukan kunjungan ke kota-kota besar di luar negeri, DPRD DKI Jakarta bakal melaporkan hasil penelitiannya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Selama mendatangi kota yang menjadi sister city tersebut, DPRD mencatat beberapa hal penting soal penataan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan sedang merangkum hasil seluruh kunjungannya tersebut. Dia berharap agar seluruh catatan DPRD itu bisa menjadi bahan pertimbangan Ahok dalam mengambil kebijakan.
"Ini kami akan rangkum dulu hasilnya. Kan kami ada tiga tim, dan nanti akan dilaporkan ke Pak Gubernur. Supaya hasil kunjungan sister city ini bisa memberikan hasil untuk warga Jakarta. Karena kami benar-benar mempelajari sesuatu ke sana," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/5).
Dia mencontohkan, salah satunya adalah upaya pemerintah Jepang untuk membatasi kepemilikan kendaraannya tanpa aturan yang rumit. Di mana warga yang ingin membeli mobil diwajibkan untuk membangun garasi di rumahnya, sehingga meski memiliki uang, tanpa garasi memiliki mobil seakan hanya mimpi.
"Jadi anda mau beli didatengi rumahnya, punya tempat parkir enggak. Kalau enggak punya enggak bisa beli walaupun punya uang. Dan mobil itu barang mahal. Pengawasannya ada di tingkat kelurahan dan kecamatan," terang politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Prasetyo, cara ini akan lebih efektif mengingat Ahok telah memiliki Jakarta Smart City. Dengan begitu pengawasan dapat dilakukan secara digital. "Apalagi Ahok punya Jakarta Smart City, dia bisa kekontrol di situ."
Sebelumnya diberitakan, 13 anggota DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan ke luar negeri dalam program sister city selama empat hari. Ada tiga negara yang akan dikunjungi anggota legislatif ini, Jepang, Korea dan China.
Sekretaris Dewan DKI Jakarta Muhamad Yuliadi mengatakan, keberangkatan ini sudah lama direncanakan semenjak awal tahun lalu. Mereka berangkat semenjak tanggal 25 April hingga 29 April 2016.
"Itu program sister city, beda lagi sama kunker (kunjungan kerja) mereka berangkat dari tanggal 25 April sampai 29 April ke Tokyo, Seoul, dan Beijing," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/4).
Dia menambahkan, empat orang anggota dewan berangkat ke Jepang, empat orang ke China dan lima orang ke Korea. Mereka didampingi satu perwakilan Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri.
"Berangkatnya kan berdasarkan jumlah suara mereka. Kayak PDI-P yang berangkat 4 orang, partai lainnya saya lupa detilnya," ujarnya.
Berdasarkan data yang diterima merdeka.com, berikut daftar anggota dewan yang berangkat dalam kunjungan sister city:
Tokyo:
1. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Fraksi PDIP)
2. Anggota Komisi B Nasrullah (Fraksi PKS)
3. Abdul Ghini (Fraksi Gerindra)
4. Maman Firmansyah (Fraksi PPP)
Beijing:
1. Anggota Komisi A, Luki Sastrawiria (Fraksi Partai Demokrat-PAN)
2. Anggota Komisi D, Hasbiallah (Fraksi PKB)
3. Anggota Komisi B, Yuke Yurike (Fraksi PDIP)
4. Anggota Komisi D, Zainuddin (Fraksi Partai Golkar)
Seoul:
1. Ketua Komisi C, Santoso (Fraksi Partai Demokrat-PAN)
2. Anggota Komisi A Fajar Sidik (Fraksi Partai Gerindra)
3. Anggota Komisi D, Syarifudin (Fraksi Partai Hanura)
4. Anggota Komisi E, Hasan Basri Umar (Fraksi Partai NasDem)
5. Anggota Komisi E, Tubagus Arief (Fraksi PKS)
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaPDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi
Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnya