Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI akan laporankan hasil pelesiran tiga negara ke Ahok

DPRD DKI akan laporankan hasil pelesiran tiga negara ke Ahok Gedung DPRD DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Setelah melakukan kunjungan ke kota-kota besar di luar negeri, DPRD DKI Jakarta bakal melaporkan hasil penelitiannya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Selama mendatangi kota yang menjadi sister city tersebut, DPRD mencatat beberapa hal penting soal penataan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan sedang merangkum hasil seluruh kunjungannya tersebut. Dia berharap agar seluruh catatan DPRD itu bisa menjadi bahan pertimbangan Ahok dalam mengambil kebijakan.

"Ini kami akan rangkum dulu hasilnya. Kan kami ada tiga tim, dan nanti akan dilaporkan ke Pak Gubernur. Supaya hasil kunjungan sister city ini bisa memberikan hasil untuk warga Jakarta. Karena kami benar-benar mempelajari sesuatu ke sana," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/5).

Dia mencontohkan, salah satunya adalah upaya pemerintah Jepang untuk membatasi kepemilikan kendaraannya tanpa aturan yang rumit. Di mana warga yang ingin membeli mobil diwajibkan untuk membangun garasi di rumahnya, sehingga meski memiliki uang, tanpa garasi memiliki mobil seakan hanya mimpi.

"Jadi anda mau beli didatengi rumahnya, punya tempat parkir enggak. Kalau enggak punya enggak bisa beli walaupun punya uang. Dan mobil itu barang mahal. Pengawasannya ada di tingkat kelurahan dan kecamatan," terang politisi PDI Perjuangan ini.

Menurut Prasetyo, cara ini akan lebih efektif mengingat Ahok telah memiliki Jakarta Smart City. Dengan begitu pengawasan dapat dilakukan secara digital. "Apalagi Ahok punya Jakarta Smart City, dia bisa kekontrol di situ."

Sebelumnya diberitakan, 13 anggota DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan ke luar negeri dalam program sister city selama empat hari. Ada tiga negara yang akan dikunjungi anggota legislatif ini, Jepang, Korea dan China.

Sekretaris Dewan DKI Jakarta Muhamad Yuliadi mengatakan, keberangkatan ini sudah lama direncanakan semenjak awal tahun lalu. Mereka berangkat semenjak tanggal 25 April hingga 29 April 2016.

"Itu program sister city, beda lagi sama kunker (kunjungan kerja) mereka berangkat dari tanggal 25 April sampai 29 April ke Tokyo, Seoul, dan Beijing," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/4).

Dia menambahkan, empat orang anggota dewan berangkat ke Jepang, empat orang ke China dan lima orang ke Korea. Mereka didampingi satu perwakilan Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri.

"Berangkatnya kan berdasarkan jumlah suara mereka. Kayak PDI-P yang berangkat 4 orang, partai lainnya saya lupa detilnya," ujarnya.

Berdasarkan data yang diterima merdeka.com, berikut daftar anggota dewan yang berangkat dalam kunjungan sister city:

Tokyo:

1. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Fraksi PDIP)

2. Anggota Komisi B Nasrullah (Fraksi PKS)

3. Abdul Ghini (Fraksi Gerindra)

4. Maman Firmansyah (Fraksi PPP)

Beijing:

1. Anggota Komisi A, Luki Sastrawiria (Fraksi Partai Demokrat-PAN)

2. Anggota Komisi D, Hasbiallah (Fraksi PKB)

3. Anggota Komisi B, Yuke Yurike (Fraksi PDIP)

4. Anggota Komisi D, Zainuddin (Fraksi Partai Golkar)

Seoul:

1. Ketua Komisi C, Santoso (Fraksi Partai Demokrat-PAN)

2. Anggota Komisi A Fajar Sidik (Fraksi Partai Gerindra)

3. Anggota Komisi D, Syarifudin (Fraksi Partai Hanura)

4. Anggota Komisi E, Hasan Basri Umar (Fraksi Partai NasDem)

5. Anggota Komisi E, Tubagus Arief (Fraksi PKS)

(mdk/tyo)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi

PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi

Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya