DPR Usul Sanksi Pengguguran agar Calon Kepala Daerah Tertib Protokol Kesehatan

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mendorong adanya sanksi pengguguran untuk pasangan calon Pilkada 2020 bila melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, sanksi pengguguran paling efektif untuk membuat paslon tertib dibanding sanksi peringatan dan tertulis.

"Kalau tidak ada sanksi yang kepada paslon, misal sanksi pengguguran, kalau melanggar, sampai sekarang tidak ada sanksi pengguguran, misal ada sanksi tertulis ada sanksi peringatan padahal kita bermain dengan nyawa, cara paling efektif mengendalikan syahwat paslon agar tim juga rapih, pengguguran," ujarnya dalam diskusi virtual Pilkada di Tengah Pandemi, Sabtu (26/9).

Harusnya, kata dia, bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan sekali saja langsung digugurkan. Menurutnya, ketentuan sanksi yang ada sekarang belum cukup keras dan tegas untuk membuat paslon di Pilkada taat protokol kesehatan.

"Dan kita harus memahami psikologi orang Pilkada itu kayak mengeluarkan seluruh sumber daya," ucapnya.

Politikus PKS itu menambahkan, para paslon di Pilkada akan memanfaatkan peluang saat kampanye semaksimal mungkin untuk menang. Sehingga, jika aturannya tidak tegas, mereka akan tetap bandel.

"Jadi do or die, jadi atau mati. Jadi betul-betul peluang dia mengambil (kesempatan), mata gelap, apapun di tabrak, ini cuma kartu kuning kok, gak kartu merah, yang penting menang. Nah itu berbahaya sekali," pungkasnya.