Merdeka.com - Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri, menyatakan mosi tidak percaya tidak dikenal dalam aturan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Dia bahkan menganggap sikap Koalisi Indonesia Hebat membentuk parlemen tandingan sudah kebablasan.

"Mosi tidak percaya sudah melebihi mosi tidak percaya karena mengambil langkah sampai membuat DPR tandingan," kata Ronald dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11).

Ronald mengatakan mosi adalah sikap politik, baik perorangan maupun kelompok. Tetapi menurut dia, hal itu tidak memiliki kekuatan hukum dan mengikat.

Ronald mengatakan sikap Koalisi Indonesia Hebat mengajukan mosi tidak percaya dan membentuk parlemen tandingan tidak memiliki payung hukum. Bahkan menurut dia tindakan itu sudah kebablasan

"Dasar hukum parlemen tandingan ya tidak ada dasarnya," kata Ronald.

Ronald menyatakan pemicu kisruh dan terbelahnya Dewan Perwakilan Rakyat adalah Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Menurut perkiraannya, Koalisi Indonesia Hebat menganggap Koalisi Merah Putih tidak memberi porsi dalam pembagian kekuasaan di DPR.

"Hulunya yaitu UU MD3," kata Ronald.

Ronald memperkirakan, bila kisruh parlemen tidak berakhir maka akan berdampak ke hal lainnya. "Kalau ini tidak berkesudahan, ini akan berdampak ke kinerja DPR dan cabang kekuasaan lainnya," ujar Ronald.

Sementara itu, Anggota DPR fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, ngotot pengajuan mosi tidak percaya dan pembentukan DPR tandingan dilakukan dengan serius. Sebab menurut dia hal itu dilakukan buat menghadang penguasaan KMP di parlemen.

"Silakan saja, itu persepsi orang. Tapi kami melakukan ini dengan pertanggungjawaban moral. Kami melihat ini sebuah proses yang sangat serius, bahkan mungkin destruktif. Kami tidak bercanda, tidak main-main," kata Effendi.