DPR tak mau disamakan dengan pegawai bank, absen pakai finger print
Merdeka.com - Finger print atau mesin absen menggunakan sidik jari terlihat belum maksimal penggunaannya. Sejak dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014 dan setelah menjalankan beberapa kali rapat paripurna, anggota DPR RI periode 2014-2019 hanya melakukan absen secara manual.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Roem Kono mengatakan, pihaknya memang belum menggunakan teknologi finger print dalam melengkapi data absensi anggota DPR. Dia mengakui jika sampai saat ini, masih menggunakan absen manual dengan membubuhkan tanda tangan.
"Kita belum gunakan finger print, masih absen manual. Belum diaktifkan, itu persoalan kecil dan masalah teknis," kata Roem kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).
Dia menegaskan, belum digunakannya finger print karena masalah teknis semata. Walaupun diketahui, pengadaan alat finger print tersebut menghabiskan anggaran ratusan juta hingga milyaran rupiah.
Lebih lanjut, kata dia, anggota DPR tidak bisa disamakan dengan pegawai bank yang harus menggunakan finger print untuk absensi.
"Kami bukan pegawai bank. Kita bukan pegawai seperti lembaga lain. Ini lembaga politik, lembaga pengambil kebijakan. Yang penting adalah kuorum," katanya membela diri.
Seperti diketahui, setiap sidang paripurna, anggota DPR belum pernah full kehadirannya dengan jumlah sebanyak 560 anggota. Bahkan, tak jarang pula sidang paripurna ditunda gara-gara anggota DPR belum mencapai kuorum untuk menggelar sidang.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Soroti Kredit Bank Masih Rendah ke UMKM, Baru Capai 19 Persen
Padahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.
Baca SelengkapnyaSosok Lukman Hakim, Teman Dekat Bung Karno yang Pernah Jadi Direktur Bank Dunia
Pria kelahiran Tuban ini tercatat pernah menduduki banyak jabatan strategis.
Baca SelengkapnyaGubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023
Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Caleg DPR RI Partai Demokrat Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Politik Uang
Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaJadi Tersangka Politik Uang, Ini Respons Caleg DPR RI dari Partai Demokrat
Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Syarifuddin Dg Punna buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaHandphone Tiga Pimpinan DKPP Diretas
Namun mereka memutuskan untuk tidak melaporkan peristiwa itu ke kepolisian.
Baca SelengkapnyaDorong Pelaku UMKM Tembus Pasar Internasional, Perbankan Ciptakan Wadah untuk Menetaskan Bisnis Potensial
Pelaku UMKM diharapkan bukan saja maju di bidang bisnis, tapi dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnya