Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR serukan pemerintah tegas sikapi gerakan separatis

DPR serukan pemerintah tegas sikapi gerakan separatis agus hermanto. ©youtube

Merdeka.com - Tantangan dari pihak separatis di Papua semakin berani. Dari sekedar melayangkan tantangan perang fisik pada TNI, bahkan dikabarkan sampai menculik anggota TNI yang ditugaskan di sana.

Menanggapi tantangan itu, Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menyerukan agar pemerintah mengambil sikap tegas menghadapi gerakan separatis. Sebab berpotensi mengganggu stabilitas keamanan NKRI tersebut.

"Kalau untuk itu kita harap pemerintah bisa tegas. Dan kami yakini, TNI, Polri dan aparat keamanan lainnya sudah siap bertindak dan membasminya karena akan mengganggu keamanan," ujar Agus di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (29/5).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai banyaknya peran pihak eksternal, termasuk negara asing yang berkepentingan di tanah Papua, Agus mengatakan semua permasalahan yang meliputi kawasan itu harus segera diselesaikan.

Sebab, lanjut Agus, gerakan separatis semacam itu jelas-jelas membahayakan keutuhan dan kedaulatan NKRI sebagai sebuah negara kesatuan, sementara pihak asing juga harus ditegaskan untuk tidak turut campur urusan internal Indonesia.

"Baik itu masalah internasional yang terkait dengan pihak asing, maupun masalah lokal dengan penduduk sana, semua itu harus segera diselesaikan juga oleh pemerintah. Agar penyelesaian konflik yang berkepanjangan itu juga bisa terwujud," ujar Agus.

"Karena gerakan separatis semacam itu merupakan bentuk perongrongan terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI, makanya harus sesegera mungkin diselesaikan oleh pemerintah," pungkasnya.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Respons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah

Respons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah

Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya