DPR serukan pemerintah tegas sikapi gerakan separatis
Merdeka.com - Tantangan dari pihak separatis di Papua semakin berani. Dari sekedar melayangkan tantangan perang fisik pada TNI, bahkan dikabarkan sampai menculik anggota TNI yang ditugaskan di sana.
Menanggapi tantangan itu, Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menyerukan agar pemerintah mengambil sikap tegas menghadapi gerakan separatis. Sebab berpotensi mengganggu stabilitas keamanan NKRI tersebut.
"Kalau untuk itu kita harap pemerintah bisa tegas. Dan kami yakini, TNI, Polri dan aparat keamanan lainnya sudah siap bertindak dan membasminya karena akan mengganggu keamanan," ujar Agus di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (29/5).
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai banyaknya peran pihak eksternal, termasuk negara asing yang berkepentingan di tanah Papua, Agus mengatakan semua permasalahan yang meliputi kawasan itu harus segera diselesaikan.
Sebab, lanjut Agus, gerakan separatis semacam itu jelas-jelas membahayakan keutuhan dan kedaulatan NKRI sebagai sebuah negara kesatuan, sementara pihak asing juga harus ditegaskan untuk tidak turut campur urusan internal Indonesia.
"Baik itu masalah internasional yang terkait dengan pihak asing, maupun masalah lokal dengan penduduk sana, semua itu harus segera diselesaikan juga oleh pemerintah. Agar penyelesaian konflik yang berkepanjangan itu juga bisa terwujud," ujar Agus.
"Karena gerakan separatis semacam itu merupakan bentuk perongrongan terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI, makanya harus sesegera mungkin diselesaikan oleh pemerintah," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaRespons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaKlaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya