Merdeka.com - Rapat antara pimpinan DPR dengan Komisi II dan sembilan fraksi partai politik di DPR, menyepakati mekanisme Pilkada dilakukan serentak. Rencananya, Pilkada serentak dilakukan tahun 2015 dan 2018.

"Ada tujuh butir yang dibahas dan diseriuskan, dan Alhamdulillah sudah mendapat titik temu soal pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Kita sepakat untuk dilakukan serentak pemilihan atas pertimbangan efisiensi cost. Itu bisa diserentakan di tahun 2015 dan gelombang keduanya tahun 2018," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4).

Selain itu, DPR juga ingin pemilihan wakil gubernur dan wakil wali kota dipilih dengan sistem satu paket.

"Hal yang penting adalah, pemerintah menginginkan membalik, gubernur dipilih langsung, wali kota dipilih DPRD. Ini pemikiran kebalik. Kita tidak menyetujui, dan kami ingin keduanya dipilih langsung," terangnya.

Namun, putusan DPR ini belum final. DPR menargetkan pembahasan RUU Pilkada selesai sebelum masa reses anggota Dewan.

"Mengenai gugatan, cukup di MA. Tapi ini belum final, karena masih harus dikaji kembali," terangnya.