Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR sebut modernisasi alutsista TNI lebih baik dibanding Bela Negara

DPR sebut modernisasi alutsista TNI lebih baik dibanding Bela Negara Ilustrasi DPR. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu merencanakan program Bela Negara. Ide itu dianggap hal sia-sia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyarankan seharusnya pemerintah lebih memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, menilai program Bela Negara tidak tepat apabila direalisasikan dalam waktu dekat. Sebab, saat ini yang dibutuhkan melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI.

"Bela negara itu beda dengan wajib militer, sepertinya tidak perlu dilaksanakan dalam waktu ini karena menggunakan anggaran, TNI kita masih perlu Alutsista, menurut saya lebih bagus untuk menjadikan TNI yang modern," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10).

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, program Bela Negara lebih baik melalui Kementerian Pendidikan dibandingkan Kementerian Pertahanan. Sehingga dalam realisasinya dapat masuk ke dalam kurikulum mata pelajaran.

"Rencana itu harus dititipkan ke Menteri Pendidikan itu dimasukan dalam kurikulum sehingga tidak ada anggaran yang membengkak," harapnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan membentuk 4.500 kader Pembina Bela Negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ditargetkan ada 100 juta rakyat yang mau ikut dalam program ini.

"Dalam pertahanan negara, faktor jumlah penduduk potensial untuk pembelaan negara masih menjadi salah satu perhitungan utama. Indonesia yang punya populasi 250 juta memiliki 100 juta penduduk yang potensial untuk melibatkan dalam pembelaan negara sebagai kader militan," kata Ryamizard, kemarin.

Penyelenggaraan pembentukan Kader Pembina Bela Negara akan dibuka secara serentak pada Senin (19/10) pekan depan. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat, program Bela Negara berkelanjutan hingga tahun 2025 mendatang untuk mempunyai kader Bela Negara.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PNS Boleh Isi Jabatan di Lingkungan TNI/Polri, Begini Aturannya
PNS Boleh Isi Jabatan di Lingkungan TNI/Polri, Begini Aturannya

Salah satu poin RPP manajemen ASN, yakni bakal mengatur pengisian jabatan ASN untuk personil TNI/Polri atau sebaliknya

Baca Selengkapnya
TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024
TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024

Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rp150 Triliun Masih Mengendap, Pemerintah Berencana Hentikan Anggaran untuk Beasiswa LPDP
Rp150 Triliun Masih Mengendap, Pemerintah Berencana Hentikan Anggaran untuk Beasiswa LPDP

Dari jumlah itu, sebanyak Rp20 triliun diangarkan untuk dana beasiswa LPDP.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Tujuan Sebenarnya Pemerintah Pindahkan PNS ke Ibu Kota Baru
Ternyata, Ini Tujuan Sebenarnya Pemerintah Pindahkan PNS ke Ibu Kota Baru

Pemerintah butuh talenta PNS yang cakap digital di IKN.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan TNI Kembali Pakai Istilah OPM Ganti Penggunaan KST di Papua
Terungkap Alasan TNI Kembali Pakai Istilah OPM Ganti Penggunaan KST di Papua

Dikarenakan mereka adalah suatu organisasi yang menyatakan dirinya tentara /combatan.

Baca Selengkapnya
67.955 Prajurit TNI Dikerahkan Amankan Lebaran dan Arus Mudik
67.955 Prajurit TNI Dikerahkan Amankan Lebaran dan Arus Mudik

Pergerakan masyarakat selama libur lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya
Mengenal Pomosda Nganjuk, Pesantren Modern Tertua di Indonesia yang Punya Program Ngaji Tani
Mengenal Pomosda Nganjuk, Pesantren Modern Tertua di Indonesia yang Punya Program Ngaji Tani

Pesantren ini terkenal dengan program pemberdayaan masyarakat sekitar.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya