Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi UU Pilkada dan Pemda dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Selasa (17/2).

Pengesahan revisi UU tersebut dilakukan setelah dalam pandangan mini, seluruh fraksi menyetujui revisi UU Pilkada walaupun beberapa fraksi menyampaikan beberapa catatan.

Salah satu catatan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II dari fraksi Demokrat Wahidin Alim yang meminta uji publik tetap dilaksanakan. Menurutnya, publik berhak menilai calon pemimpin di daerahnya.

"Uji publik ini sebagai pencerahan dan pencerdasan pemilih. Ini hak masyarakat. Mereka berhak menyeleksi dan memantau soal rekam jejak, kenapa kita skeptis terhadap uji publik?" Kata Wahidin saat menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/2).

Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta kepastian terkait lembaga yang berhak menangani sengketa Pilkada. Lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA).

Sementara, fraksi PKB menilai Pilkada serentak seluruh Indonesia bisa diselenggarakan lebih cepat yakni pada tahun 2022, tidak perlu menunggu hingga tahun 2027.

"Ini bukan hanya masalah efisiensi. Tapi soal kalender politik kita semua. Untuk itu, PKB meminta dilaksanakan pada tahun 2022," kata anggota fraksi PKB, Abdul Malik Haramain.

Walaupun banyak mendapat catatan dari beberapa fraksi, revisi UU Pilkada tetap disahkan oleh pimpinan rapat. "Apakah sudah disetujui sebagai undang-undang?" Tanya pimpinan rapat Fadli Zon.

"Setuju!" jawab 310 anggota dewan yang hadir.