Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi UU

DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi UU sidang paripurna dpr. ©2015 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan RUU Pemasyarakatan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7). Seluruh fraksi di DPR akhirnya menyetujui RUU Pemasyarakatan menjadi undang-undang.

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang undang tentang Pemasyarakatan dapat direstui untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel saat memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/7).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menjelaskan, RUU Pemasyarakatan merupakan rancangan undang-undang yang tertunda pengesahannya pada tahun 2019 lalu.

Saat itu, RUU Pemasyarakatan tinggal disahkan dalam rapat paripurna, tetapi karena ada penolakan masyarakat akhirnya diputuskan untuk dilimpah tugaskan atau carry over kepada DPR periode berikutnya.

Pangeran mengatakan, RUU Pemasyarakatan diperlukan untuk menyelesaikan masalah di sistem Pemasyarakatan Indonesia. Salah satunya penjara yang kelebihan penghuni.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, berbagai kelemahan dan persoalan hukum yang masih dihadapi sistem Pemasyarakatan kita hingga saat ini, seperti tingginya angka kelebihan penghuni atau over crowded di hampir seluruh lembaga pemasyarakat dan rumah tahanan," kata politikus PAN ini.

Selain itu, di Lapas juga mengalami masalah fasilitas dan sarana prasarana, peredaran barang ilegal dan sebagainya.

"Kurang layaknya fasilitas, sarana, dan prasarana, lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang-barang ilegal, kurang optimalnya sistem keamanan dan pengawasannya, serta urgensi untuk melakukan reorientasi sistem Pemasyarakatan dalam menjamin dan menghormati hak warga binaan," jelas Pangeran

"RUU tentang Pemasyarakatan ini dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan tersebut dan menegaskan kembali peran dan kedudukan sistem pemasyarakatan dalam mendukung pencapaian tujuan dari penegakan hukum sebagaimana dalam sistem peradilan pidana terpadu," pungkasnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Pemilu 2024 Habiskan Anggaran Rp23,1 Triliun
Pemilu 2024 Habiskan Anggaran Rp23,1 Triliun

Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Momen Keseruan Puan Maharani Kunjungi Sentra Kerajinan Tembaga di Lereng Merapi, Siap Beri Dukungan pada Usaha Warga
Momen Keseruan Puan Maharani Kunjungi Sentra Kerajinan Tembaga di Lereng Merapi, Siap Beri Dukungan pada Usaha Warga

Para perajin tembaga dan warga sekitar sangat antusias menyambut kedatangan Ketua DPR RI itu.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026

Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya